“Ini bukan keteledoran, melainkan praktik-praktik tidak terpuji selama ini di Lapas, di mana para napi, sering jadi obyek pemerasan petugas dan pejabat lapas,” kata Petrus dalam keterangannya di Jakarta, Senin (3/6).
Peraturan Menteri Hukum & Ham (PMK) No.7 Tahun 2022 mengatur tentang Remisi Lansia. Namun, implementasi di lapangan sering terjadi tumpang tindih dan inkonsistensi, sehingga hak para napi dirugikan.
Petrus mendesak Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly untuk menindak Dirjen PAS dan Kalapas Kelas 1 Cipinang atas maladministrasi yang merugikan napi lansia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, ia meminta koordinasi antara Menteri Yasona, Dirjen PAS, dan Kalapas untuk mempercepat proses pembebasan napi lansia.
“Menteri Yasona Laoly, Dirjen PAS dan Kapalas berkoordinasi secepatnya agar ara napi lansia segera mendapatkan keadilan dan kepastian Hukum dan HAM sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan publik,” harapnya.
Penulis : Alex K
Editor : Marcel Gual
Halaman : 1 2
