Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), menyampaikan bahwa masih ada delapan provinsi di Indonesia yang belum membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

“Sekarang sudah 30 KDEKS. Tinggal delapan provinsi di Papua ada enam, plus NTT, dan Bali,” ujar Wapres saat menghadiri Silaturahmi Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) di Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia (BSI), Senin (13/5).

Baca Juga:Sosok Maria Livia, Wanita Cantik Asal Ende NTT yang Nekat Begal Sopir Taksi Online di Surabaya

Wapres Ma’ruf Amin memberikan apresiasi khusus kepada Sulawesi Utara yang telah aktif membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah pada 4 April 2024, meskipun mayoritas penduduknya bukan beragama Islam.

“Padahal Sulawesi Utara itu Ketua KDEKS adalah gubernur dan agamanya Kristen. Begitu pula mayoritas penduduknya,” ucap Wapres.

Baca Juga:Tingkatkan Hasil Pertanian, Kelompok Tani Desa Siru Terima Bantuan Alsintan dari BI NTT

Pada kesempatan itu Wapres turut menekankan sejumlah hal, untuk pengembangan industri perbankan syariah. Di antaranya perlu peningkatan ketahanan dan daya saing industri perbankan syariah.

“Kualitas tata kelola dan manajemen risiko untuk membangun ketahanan industri perbankan syariah nasional harus diprioritaskan. Kembangkan inovasi produk dan layanan perbankan syariah menonjolkan keunikan dan diferensiasi, sehingga masyarakat merasakan manfaat dan keunggulannya,” ungkap Ma’ruf Amin.

Kedua, tingkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia perbankan syariah, serta akselerasi digitalisasi perbankan syariah. Untuk itu, kata Wapres, percepat implementasi digitalisasi dalam proses bisnis, serta terus adaptif dengan perkembangan teknologi.