Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat angkat bicara soal angka kasus stunting di wilayah provinsi berbasis kepulauan tersebut yang sangat tinggi.
Dalam kegiatan sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia di Kupang pada Jumat (4/3), Viktor Laiskodat meminta kepada seluruh kepala daerah atau bupati di NTT untuk segera menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.
“Jadi buat para bupati mohon maaf, jadi kalau stunting tidak turun-turun saya pukul. Jadi saya minta izin presiden dulu sebelum saya pukul,” kata Viktor Laiskodat.
“Waktu Pak Presiden datang ke Sumba, beliau bilang, 14 persen nasional untuk stunting di tahun 2024. Saya minta izin kalau umpama sudah tidak bisa tidak diajar lagi saya pukul. Pak Presiden jawabnya begini, perlu itu,” lanjut Viktor Laiskodat.
Akan Kurangi DAU dan DAK
Lebih lanjut, Viktor Laiskodat mengatakan bahwa ia akan mengurangi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah yang memiliki angka stunting tinggi.
Viktor Laiskodat sendiri mengaku bahwa dirinya sangat malu karena NTT dikenal dengan kemiskinan dan angka stunting yang tinggi di Indonesia.
“Mulai hari ini, saya perintahkan kepada semua jajaran saya dan kepada seluruh kepala daerah se-NTT untuk menggunakan data akurat yang dimiliki Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam memetakan keluarga yang memiliki anak stunting dan keluarga yang berpotensi stunting,” kata Viktor Laiskodat.
“Data tentang keluarga yang by name by address milik BKKBN sangat memudahkan kita untuk melakukan intervensi kepada keluarga yang berpotensi stunting,” sambung dia.
Soal Kasus Stunting di NTT
