Pengamat politik Universitas Jember, Muhammad Iqbal, menyoroti dampak dari dukungan Partai Demokrat kepada Prabowo Subianto dalam konteks dinamika politik Indonesia. Iqbal menyatakan bahwa dukungan ini memiliki potensi untuk mengganggu skenario politik yang sedang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Pertama problematik secara arah strategis Koalisi Indonesia Maju dan kedua, problematik secara prinsip etika Partai Demokrat,” katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (26/9).
Ia mengatakan bergabung-nya Partai Demokrat dengan mencapreskan Prabowo bisa problematik bagi skenario Presiden Jokowi atas arah Koalisi Indonesia Maju, karena Jokowi terbaca ikut menentukan kemana arah koalisi itu.
“Koalisi besar yang dipimpin Gerindra itu diperkuat oleh partai politik kabinet Jokowi yaitu Golkar, PAN, PSI serta yang non-kabinet yakni Partai Garuda, Partai Gelora dan dua partai non-partisipan Pemilu 2024 yaitu Partai Berkarya dan Partai PRIMA,” tuturnya.
Menurutnya semua partai dalam Koalisi Indonesia Maju dan Prabowo menyatakan tegak lurus untuk melanjutkan semua kebijakan dan program Jokowi.
Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih menitipkan pesan kepada Prabowo untuk juga mengusung spirit perubahan, padahal, Prabowo kukuh menegaskan melanjutkan total program Jokowi.
Ia menilai bahwa dukungan Jokowi terbaca lebih ke arah Prabowo daripada ke Ganjar Pranowo, meskipun Jokowi adalah petugas atau kader utama PDI Perjuangan.
“Sebaliknya, Partai Demokrat ketika masih berada dalam Koalisi Perubahan, baik SBY dan AHY sangat keras mengkritik kebijakan Jokowi. Bahkan PDIP juga kerap ingatkan Demokrat agar tidak ganggu Jokowi,” ucap pakar komunikasi politik Unej itu.
Jika dalam konteks kritik keras SBY kepada Jokowi selama ini maka bisa diartikan Partai Demokrat ambil posisi ingin ikut mengontrol jangan sampai keterlibatan Jokowi semakin dalam di tubuh Koalisi Indonesia Maju.
