Disinggung Koordinasi dengan PDIP, Jokowi Ngaku Tidak Ragu Lantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN

Rabu 21-02-2024, 13:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta , Kamis (2/5/2019) (Foto: Biro Pers Setpres RI).

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta , Kamis (2/5/2019) (Foto: Biro Pers Setpres RI).

Jakarta – Usai melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Presiden Joko Widodo (Jokowi) diwawancara oleh awak media terkait koordinasi dengan partai koalisi seperti PDIP sebelum melantik AHY.

Jokowi menjelaskan bahwa AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, dan menyoroti prestasinya di bidang militer serta riwayat pendidikannya di luar negeri.

“Jadi pertama, ini urusan yg berkaitan dengan menteri ATR/BPN, mas Agus Harimurti Yudhoyono kita tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat, pertama,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).

AHY memiliki tiga gelar master, termasuk di Nanyang Technological University, Singapura, dan Harvard University, Amerika Serikat, serta meraih predikat Summa Cum Laude di Webster University dan US Army Command and General Staff College.

“Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk kementerian ATR/BPN, ini urusan manajemen, saya kira beliau akan sangat siap,” tegas Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa keputusan tersebut bukanlah sebuah keraguan, melainkan berdasarkan pertimbangan kualifikasi dan kesiapan AHY untuk menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.

Baca Juga:  DPD Golkar: Situasi Sumba Timur Sudah Pulih

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang mengatakan partainya tidak ikut campur dalam keputusan presiden terkait penyusunan Kabinet Indonesia Maju karena hal tersebut merupakan hak prerogatif dari seorang Kepala Negara.

“Partai kami tidak akan mencampuri hak prerogatif presiden. Kami mengawal pemerintahan selama ini sesuai aturan. Itu komitmen partai kami. Pemerintahan untuk rakyat,” ujar Junimart kepada wartawan pada hari Rabu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Rini Kurniati

Editor : DM

Berita Terkait

Yoakhim Jehati Kembali Dilantik sebagai Anggota DPRD, Ajak Warga Memajukan Manggarai
Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD NTT, Mateus Soares Sampaikan Syukur dan Terima Kasih
Gantikan Marten Mitar, Yopi Widiyanti Resmi Jadi Ketua DPRD Sementara Mabar
Tolak Praktik Mahar Politik, Paket OASE Tidak Ikut Pilgub NTT 2024
Anies Baswedan Pertimbangkan Bentuk Partai Baru, Partai Perubahan Indonesia Trending di X
Budi Arie Tepis Hubungan Jokowi dan Prabowo Retak, Ada Upaya Adu Domba
Larang Ahok ‘Nyerocos’ ke Media, Megawati: Selotip Tetap Berjalan Toh?
PDIP Dikabarkan Batal Dukung Anies, Bakal Usung Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024
Berita ini 33 kali dibaca