Ia menjelaskan bahwa ada isu terkait hak angket yang mencoba membawa MKMK ke dalam diskusi. Meskipun seharusnya hak angket tidak bisa diajukan terhadap keputusan MK karena MK adalah lembaga yudikatif yang independen, sesuai dengan konstitusi.
Habiburokhman juga menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan MK adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam sistem hukum Indonesia.
Dia memberikan contoh kasus mantan Ketua MK, Akil Mochtar, yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tetapi putusan MK tentang sengketa pilkada tidak membatalkan putusannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Misalnya seperti mantan Ketua MK Akil Mochtar yang dalam tugasnya terbukti melakukan korupsi, tetapi putusannya dalam perkara sejumlah sengketa pilkada tak membatalkan putusan tersebut,” katanya.
Meskipun ada usaha untuk mempengaruhi opini publik secara politik, Habiburokhman meyakini bahwa masyarakat telah cerdas dan tidak mudah dimanipulasi oleh kepentingan politik tertentu.
Dia menyatakan bahwa putusan MK memberikan hak kepada generasi muda, seperti Gibran, untuk bersaing dalam Pemilu 2024 yang sangat penting bagi masa depan Indonesia.
Halaman : 1 2
