Ahok juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI mendapatkan 20-30 persen dari keuntungan atau diberikan 10 persen saham sebagai penghargaan atas kontribusinya.
Ini akan membuat Presiden Persija menjadi figur yang kaya secara finansial, dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghibahkan stadion tersebut sebagai BUMD.
Sayangnya, rencana tersebut tidak dapat direalisasikan karena sengketa lahan dan gugatan terkait reklamasi yang masih berlanjut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami percaya bahwa uang dari reklamasi seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur,” tegasnya.
Ahok menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya mengelola Persija seperti perusahaan yang baik, dengan memberikan informasi yang transparan kepada warga Jakarta.
“Hal ini akan membuat warga Jakarta bangga, meskipun gaji anggota tim Persija mungkin lebih besar. Persija seharusnya memiliki stadion sendiri, dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham yang menjaga kepentingan klub,” paparnya.
Politisi PDIP itu berharap penyelesaian masalah ini dapat dicapai melalui manajemen hukum yang tepat, jika tidak, Persija berisiko kehilangan stadionnya.
“Saya ingin bertanya, berapa nilai Persija saat ini? Sebagai pemegang saham baru, pemerintah provinsi harus mempertimbangkan nilai aset seperti stadion ini,” tandasnya.
Penulis : Nick Tolen
Editor : Nick Tolen
Halaman : 1 2
