Akademisi Papua Minta Prabowo Bentuk Kementerian Khusus untuk Urusan di Papua

Mervin pun kembali meminta Presiden terpilih untuk mengevaluasi BP3OK yang diketuai oleh Wapres RI.

Kelemahan kedua, menurut Mervin, berkaitan dengan banyaknya persoalan di Papua. Pasalnya, belum adanya blueprint yang partisipatif dari masyarakat Papua sehingga badan ini terkesan kurang terlibat dalam berbagai persoalan masyarakat di Tanah Papua, baik itu investasi, hak ulayat, pilkada, pemilu, PNS dan lainnya.

Akademisi dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Mervin S Komber meminta Prabowo untuk membentuk Badan atau kementerian urusan Papua.

“Kebijakan yang dibuat hanya daur ulang, tidak punya kebijakan yang komprehensif yang sesuai kehendak masyarakat Papua,” ujar Dosen UNIMUDA ini.

Oleh karena itu, Prabowo perlu membentuk kementerian khusus untuk urusan Papua.

Mervin berharap melalui Kementerian ini dapat bersinergi dengan semua pihak dan menjembatani kepentingan daerah dan masyarakat Papua ke pusat.

Saat ini, kata Mervin, publik hanya melihat bahwa badan ini dibuat oleh pemerintah pusat ke daerah, bukan badan yang partisipatif dari bawah ke atas.

“Badan ini belum menjawab permasalahan di daerah,” ujar Alumnus Trisakti ini.

Mervin berharap melalui kementerian Otsus terkait Papua maka secara terstruktur akan terbentuk dinas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Jadi, di provinsi, kementerian ini berkoordinasi dengan MRP dan DPR Otsus tingkat provinsi., sedangkan tingkat kabupaten berkoordinasi dengan DPRK Otsus,” tutupnya.

Penulis : Nick Tolen

Editor : Nick Tolen

Halaman : 1 2