Pasal 30 UU MA mengatur kewajiban hakim agung untuk menyampaikan pendapat tertulisnya dalam sidang permusyawaratan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan.
Jika tidak ada mufakat bulat dalam sidang permusyawaratan, pendapat hakim agung yang berbeda juga harus dimuat dalam putusan.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
UU ini juga mengatur mengenai pendapat berbeda hakim konstitusi dalam mengambil keputusan. Jika tidak ada mufakat bulat dalam musyawarah sidang pleno, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda juga dimuat dalam putusan.
Dalam praktiknya, dissenting opinion dapat ditemui dalam putusan-putusan pengadilan, baik itu pengadilan negeri, Mahkamah Agung, maupun Mahkamah Konstitusi. Contoh putusan dengan dissenting opinion antara lain:
- Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 150/ Pid.B/2013/PN.BLK, di mana terdapat dissenting opinion mengenai penafsiran asas hukum ne bis in idem dan hak keperdataan saksi korban.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, di mana terdapat dissenting opinion dan concurring opinion dari beberapa hakim konstitusi.
Dengan adanya dissenting opinion, terdapat keragaman pandangan yang menjadi bagian dari dinamika dalam proses peradilan.
Meskipun terdapat perbedaan pendapat, keputusan akhir tetap diambil berdasarkan mekanisme yang diatur sesuai dengan hukum yang berlaku.
Nah, demikianlah jawaban dari pertanyaan apa arti dissenting opinion dalam putusan MK? Semoga penjelasan ini bermanfaat.
Penulis : Alex K
Editor : Alex K
Halaman : 1 2
