Labuan Bajo — Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Barat, Maria Magdalena S. Seriang, mengungkapkan bahwa aparatur sipil negara (ASN), kepala desa, dan perangkat desa di wilayahnya berpotensi besar melanggar netralitas saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Pernyataan ini disampaikan Maria dalam kegiatan sosialisasi pengawasan pemilihan serentak 2024 dan peluncuran pemetaan kerawanan pemilihan serentak di Aula Hotel Green Prundi Labuan Bajo, Sabtu (24/8).

“Yang paling rawan menurut kami adalah netralitas. Netralitas ASN dan netralitas kepala desa serta perangkat-perangkatnya,” kata Maria kepada wartawan.

Baca Juga:  Bawaslu NTT Harap Keberhasilan Pemilu Terulang di Pilkada 2024, DPRD Titik Sentral Demokrasi

Maria menambahkan, meskipun sejauh ini belum ada temuan pelanggaran, potensi tersebut tetap ada, terutama setelah penetapan pasangan calon oleh KPU.

Bawaslu akan menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, kepala desa, atau perangkat desa yang tidak netral.

“Sampai saat ini belum ada temuan terkait netralitas, tetapi kami akan lebih fokus setelah penetapan calon. Potensi pelanggaran bisa terjadi, terutama dengan adanya intimidasi yang mungkin muncul,” ujar Maria.

Baca Juga:  Maju di Pilkada Mabar 2024, Marsel Jeramun Sebut Bangun Daerah hanya 1 Partai Upaya Hambat Kemajuan

Sebagai langkah pencegahan, Bawaslu Manggarai Barat berencana untuk segera melakukan sosialisasi netralitas bagi ASN, kepala desa, dan perangkat desa.

Selain itu, akan diadakan deklarasi netralitas bersama dengan penandatanganan pakta integritas oleh ASN dan institusi terkait, termasuk TNI-Polri.

“Dalam waktu dekat, kami akan melakukan sosialisasi dan deklarasi netralitas ASN. Ini sebagai langkah mitigasi agar Pilkada 2024 berjalan jujur dan adil,” ungkapnya.