“Jika Prabowo tidak bisa dihukum secara pengadilan HAM, setidaknya bisa dihukum secara politik,” tegas Dandik.
Hasnu Ibrahim Pegiat Pemilu dan Demokrasi menuturkan, kegiatan bedah buku ini dalam rangka memperingati hari HAM Internasional 10 Desember lalu.
Selain itu, jelas Hasnu, buku ini juga mengingatkan memori publik atas tragedi kemanusian sebagai catatan kelam demokrasi di mana yang diduga melibatkan aktor penting di lingkaran kekuasaan.
Pertanyaan reflektif dan kritis bagi publik, jelas Hasnu, apakah kita siap jika dipimpin oleh jendral yang indisipliner atas nilai-nilai kemanusian? Apakah rakyat Indonesia siap dipimpin oleh aktor politik yang menabrak Undang-undang Pemilu melalui “drama kotor” di panggung Mahkamah Konstitusi?
“Mulai sekarang, kita harus menghidupkan alarm demokrasi sebagai pengingat bahwa tolak dinasti politik dan menghukum pelaku pelanggar HAM secara politik jelang Pemilu 2024 mendatang,” kata Hasnu.
Sementara itu, pengamat politik Moh. Khoirul Umam menegaskan, Negara demokrasi prinsip utamannya menghargai hak asasi manusia (HAM).
“Pelaku pelanggar HAM berat masa lalu tidak pantas dan layak memimpin dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi,” jelas Umam.
Umam juga melanjutkan, Pemilu 2024 dijadikan satu fase penting bagi rakyat Indonesia agar dapat mencegah pemimpin yang melanggar prinsip-prinsip kemanusian dan standar moral politik.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.