Tantangan dan Harapan dari Aktivis Masyarakat

Meski begitu, pelantikan tersebut tidak lepas dari sorotan sejumlah pihak, termasuk aktivis masyarakat. Doni Parera, seorang aktivis setempat, menilai ada tantangan besar bagi DPRD Manggarai Barat yang baru dilantik, terutama dalam membangun sinergi yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif.

Menurut Doni, publik jangan terlalu berharap banyak akan adanya dinamika berbobot, mengingat para pimpinan DPRD yang baru memiliki latar belakang politik yang serupa dengan eksekutif.

“Ketika pucuk pimpinan utusan rakyat untuk bersuara kepada pemerintah punya bendera politik yang sama dengan eksekutif, pesimisme sulit ditepis,” ujar Doni kepada Tajukflores.com.

Doni juga menambahkan bahwa selama ini Kabupaten Mabar lebih bergantung pada pembangunan dari pemerintah pusat, yang menurutnya mengurangi kemandirian daerah.

Ia menilai penting bagi DPRD yang baru untuk memperjuangkan otonomi daerah yang lebih kuat dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya melalui pengelolaan Taman Nasional Komodo.

“Tantangan untuk ketua DPRD Mabar yang baru adalah untuk dapat ‘membantah’ pesimisme, dengan menunjukkan kecenderungan sebaliknya. Tugas berat bagi DPRD adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok atau kepentingan politik semata,” pungkasnya.