“DPR itu lah yang melakukan pengawasan politik di samping tentunya pengawasan hukum oleh pengadilan. Jadi, kami diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan politik terhadap penggunaan kewenangan tugas yang diberikan oleh UU kepada KPK,” tukas Benny.
Lebih lanjut, Benny juga menyoroti sepinya operasi tangkap tangan (OTT) KPK belakangan ini. Ia mempertanyakan apakah sepi OTT tersebut memang karena korupsi telah berkurang.
“Dugaan saya tidak. Apakah ada tekanan, apakah ada permintaan, supaya gak ada OTT,” kata Benny.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Benny berkata sejak OTT diusulkan oleh Komisi III DPR RI, bukan mencari kesalahan dan musuh politik. OTT, jelas dia, sejak diusulkan bagian dari agenda untuk pencegahan. Hasil OTT akan melahirkan kebijakan.
“Jadi, OTT dilakukan dalam konteks untuk kepentingan itu, tapi waktu itu malah saya dituduh, karena partai kami yang paling banyak kena waktu itu, enggak apa-apa,” tutur Benny.
Penulis : Rayen Putra Perdana
Editor : Marcel Gual