Anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman meminta Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengadakan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai salah satu agenda dalam usulan anggaran Tahun 2022.
Menurut Benny, TWK dijalankan bukan untuk menyingkirkan pegawai-pegawai seperti yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya sangat senang ada tes wawasan kebangsaan, TWK di KPK. Kalau boleh di Kejaksaan, Kemenkumham, dan Kepolisian juga dilakukan yang sama,” kata Benny dalam rapat kerja dengan Kapolri, Kejaksaan Agung dan Kemenkumham di Senayan, Jakarta, Senin (7/6).
Menurut Benny, usulan anggaran yang disampaikan ketiga lembaga sebaiknya disepakati. Dengan catatan, anggaran TWK untuk tiga lembaga juga tercakup di dalamnya. “Dan juga harus ada anggarannya di sini. Kalau bisa!,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini.
Benny mengatakan, agenda TWK tidak boleh digunakan untuk menyingkirkan pegawai-pegawai. Menurutnya, TWK harus dijalankan dalam rangka menjalankan fungsi secara profesional.
