Semarang – Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo menegaskan bahwa pendidikan berpikir kritis kepada masyarakat adalah kunci utama untuk menjaga agar demokrasi Indonesia tetap berlandaskan Pancasila.
Pernyataan ini disampaikannya dalam acara diskusi kebangsaan yang diselenggarakan oleh Gerakan NKRI Sehat di Semarang pada Jumat, 10 November 2023. Diskusi ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk Arief Hidayat, hakim Mahkamah Konstitusi (MK), serta peserta dari berbagai lapisan masyarakat.
Romo Benny Susetyo, sapaan akrabya, menyatakan bahwa demokrasi Indonesia harus senantiasa merujuk pada nilai-nilai Pancasila.
“Bukan hanya nilai yang dihafalkan, melainkan nilai-nilai yang menjadi rasa, tingkah laku, ucapan, dan perbuatan dalam berbangsa dan bernegara. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan adalah inti dari demokrasi Indonesia,” ungkapnya.
Menurut Benny, terwujudnya demokrasi Indonesia yang bercorak Pancasila memerlukan kerja sama antara pemerintah, pasar, dan masyarakat.
“Semua pihak saling mengawasi satu sama lain. Jika terjadi penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, masyarakat harus turut serta dalam mengoreksi untuk mengembalikan keadaban demokrasi,” tegasnya.
Benny juga menyoroti isu-isu yang muncul menjelang pemilu 2024. Kata dia, masyarakat berhak untuk mengoreksi dan mengintervensi jika ada penyimpangan dalam penegakan norma hukum. Jangan diam saat pemerintah atau pasar melakukan intervensi.
“Hukum harus tetap sesuai dengan norma etis, karena pelanggaran etis merupakan cacat moral yang berarti nilai Pancasila diabaikan,” tambahnya.
