Pertama, jelas Dei, seperti keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang merekomendasikan pemberhentiannya, Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mei 1998 juga mendesak agar ia dibawa ke Peradilan Militer.
Bahkan, lanjut Dedi, yang sulit terbantahkan adalah pengakuan Prabowo sendiri bahwa ia memang menculik para aktivis.
Pegiat Pemilu dan Demokrasi, Hasnu Ibrahim mengatakan, seperti yang dijelaskan penulis pada bab terakhir buku ini, menyoroti secara khusus politik dinasti dan cawe-cawe Jokowi untuk pencalonan Prabowo – Gibran yang berdasarkan keputusan MKMK terjadi pelanggaran etik berat.
Hasnu menegaskan, kita tentu menolak calon pemimpin yang menabrak rambu-rambu pemilu melalui upaya penyelundupan di panggung Mahkah Konstitusi.
“Kita semua berkepentingan agar pemilu 2024 berjalan secara sehat tanpa adannya cawe-cawe Presiden Jokowi, kemudian TNI -Polri juga harus netral,” kata Hasnu.
Terakhir, lanjut Hasnu, pemilu 2024 nanti kalau tidak dicegah maka ini akan menormalisasikan politik dinasti dan pelaku pelanggar HAM Berat.
Sementara itu, Al Mukmin, Aktivis Milenial NTB mengatakan, kita semua harus melihat secara baik calon pemimpin kita.
“Jangan terjebak dalam narasi-narasi Gemoy karena persoalan bangsa ini terlalu kompleks tidak bisa diselesaikan dengan joget-jogetan” kata Mukmin
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.