Menteri Pariwisata Arief Yahya menonaktifkan Shana Fatina selaku Dirut Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo, buntut wacana wisata halal di Labuan Bajo, Manggarai Barat.
Shana Fatina sudah ditarik ke Jakarta dan dinonaktifkan sementara waktu sambil menunggu hasil evaluasi tim yang dikirim Kemenpar ke Labuan Bajo. Selama masa nonaktif itu akan ditunjuk pejabat sementara dirut BOP Labuan Bajo.
Mengutip Media Indonesia, kepastian Shana dinonaktifkan itu disampaikan Direktur Promosi Kementerian Pariwisata Vinsensius Jemadu di Jakarta, Kamis (16/5) malam, dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Kelompok Peduli Pariwisata Manggarai Lintas Profesi.
Shana dinonaktifkan terkait kontroversi wacana wisata halal. Wacana itu disosialisasikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diinisiasi Dinas Pariwisata Manggarai Barat dengan fasilitasi Kemenpar dan BOP Labuan Bajo, pada 30 April.
Penolakan atas wacana wisata halal antara lain datang dari Keuskupan Ruteng. Menurut Keuskupan Ruteng, pariwisata mesti berbasis pada budaya dan tradisi lokal, serta selaras dengan kelestarian alam dan keutuhan ciptaan (ekologi). Pariwisata kultural-ekologis inilah yang meneguhkan kebangsaan Indonesia dan memikat wisatawan dari seluruh Nusantara dan mancanegara.
Merespon penolakan dan keresahan masyarakat Manggarai, Menpar Arief Yahya bertindak cepat dengan membentuk dua tim. Ada tim koordinasi lapangan yang melakukan komunikasi dengan Pemkab Manggarai Barat, BOP Labuan Bajo, tokoh agama dan budaya. Ada pula tim khusus untuk mengevaluasi kinerja BOP Labuan Bajo.
Selama tim evaluasi bekerja, menurut Vinsen, Shana Fatina dinonaktifkan sementara dan ditarik ke Jakarta. Shana dilantik menjadi Dirut BOP Labuan Bajo pada 15 Januari 2019.
“Kami sangat apresiatif terhadap langkah dan tindakan responsif yang konkret dari Menteri Pariwisata yang telah menarik ke Jakarta dan menonatifkan Dirut BOP untuk sementara waktu sambil menunggu hasil evaluasi tim kinerja dan tim lapangan serta dimintai keterangan dan kalarifikasi atas peristiwa yang terjadi,” kata Flory Nggangur, ketua kelompok diskusi.
Hasil kajian kelompok diskusi, kata Flory, keberadaan BOP Labuan Bajo dibutuhkan masyarakat. Karena itu, kata dia, Kemenpar hendaknya segera mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat untuk percepatan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo dan Flores dalam rangka membantu kinerja BOP khususnya terkait pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan di destinasi wisata Labuan Bajo dan Flores serta pengembangam SDM setempat.
