Kendati demikian, ada banyak kasus di mana orang Katolik ingin menikah lagi di luar Gereja Katolik. Biasanya, individu tersebut menikah di Gereja Protestan agar status pernikahannya diakui atau dianggap legal.
Meski Gereja Kaolik melarang perceraian, namun hal ini dibolehkan dalam hukum positif Indonesia. Hal ini diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019. Dalam undang-undang ini, perceraian merupakan salah satu alasan yang dapat memutuskan ikatan perkawinan.
Proses perceraian di Indonesia, baik bagi orang Katolik maupun Islam sama di mata hukum. Hal ini memerlukan proses pengadilan di mana sidang pengadilan akan dilakukan setelah upaya mediasi dan perdamaian antara kedua belah pihak tidak berhasil. Perceraian hanya bisa diakui secara hukum setelah melalui proses persidangan di pengadilan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun demikian, proses perceraian bagi yang beragama Katolik dilakukan di pengadilan negeri, berbeda dengan proses bagi yang beragama Islam yang dilakukan di pengadilan agama.
Perceraian dan Hukum Positif Indonesia
-
- Hukum positif Indonesia membolehkan perceraian meskipun agama Katolik tidak mengakui perceraian.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan setelah upaya mediasi gagal.
Proses Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia untuk yang Beragama Katolik
- Pendaftaran Gugatan
- Mendaftar di pengadilan negeri dengan surat gugatan dan surat kuasa yang telah dilegalisir, jika menggunakan advokat.
- Surat gugatan dan surat kuasa harus disetujui oleh ketua pengadilan negeri.
- Pembayaran Biaya Gugatan
- Setelah persetujuan, penggugat/kuasanya membayar biaya gugatan atau SKUM. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma.
- Sidang Perceraian
- Menunggu panggilan sidang dari pengadilan negeri dan menghadiri sesuai jadwal yang ditentukan.
- Sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan secara terbuka di hadapan hakim.
- Persetujuan Putusan
- Meskipun pengadilan negeri dapat mengabulkan gugatan cerai, putusan ini tidak mengubah status perkawinan dalam pandangan agama Katolik.
Penting untuk dicatat bahwa meskipun pengadilan negeri mengabulkan perceraian, status perkawinan dalam pandangan gereja Katolik tetap dianggap sah.
[Referensi: Kitab Hukum Kanonik (KHK), UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 16 Tahun 2019]
Penulis : Edeline Wulan
Editor : Alex K
Halaman : 1 2
