Jakarta – Dewan Pers, sebagai lembaga independen yang bertugas melindungi kemerdekaan pers dan jurnalisme di Indonesia, menyatakan penolakan tegasnya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang sedang dibahas di DPR RI.
Penolakan Dewan Pers atas RUU Penyiaran ini didasari oleh beberapa poin krusial yang dikhawatirkan dapat menghambat kemerdekaan pers, melemahkan jurnalisme, dan bertentangan dengan hak-hak konstitusional masyarakat.
“RUU penyiaran ini menjadi salah satu menyebab pers kita tidak dapat merdeka dan tidak indenpenden. Kemudian tidak akan melahirkan karya jurnalistik yang berkualitas,” kata Ketua Umum Dewan Pers, Ninik Rahayu kepada wartawan di Kantor Dewan Pers Jakarta, Selasa (14/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Ninik menyebutkan ada tiga unsur yang menyebabkan RUU dapat menghambat kebebasan pers, khususnya di dunia penyiaran. Unsur pertama, RUU ini dapat menghambat karya jurnalistik terbaik lantaran adanya larangan membuat liputan investigatif.
“Ada pasal yang memberikan larangan pada media investigatif dan ini sangat bertentangan dengan UU No 40 Tahun 1999. Khususnya pasal 4, sebab kita tidak pernah mengenal penyensoran,” ujar Ninik.
Penulis : Alex K
Editor : Marcel Gual
Halaman : 1 2 Selanjutnya
