Dicopot dari Ketua KPU Mabar, Krispianus Bheda Klaim Tak Lakukan Kekerasan Seksual

“Oleh karena itu, sedang berkonsultasi secara berjenjang, tetapi terkait keputusan menjadi ketua, saya kira lebih mengutamakan lembaga ini,” tutur Kris.

Kris memastikan dirinya tak akan menempuh upaya hukum lain atas kasus tersebut. Dirinya mengaku lebih memilih menyelamatkan muruah konstitusi dibandingkan melakukan perlawanan.

“Saya kira sesegera mungkin kami akan melakukan rapat pleno kemudian memilih ketua yang baru. Saya kira itu jauh lebih penting ketimbang saya harus ngotot-ngototan, saya kira itu tidak etik lagi. Saya lebih memilih menyelamatkan institusi ini, tahapan yang sudah berjalan dan itu segera kita harus eksekusi-eksekusi,” tutup Kris.

Sebelumnya, Ketua DKPP, Hedi Lugito, menyampaikan bahwa Krispianus Bheda terbukti tidak dapat menjaga integritas pribadi, tertib sosial, dan kehormatan penyelenggara pemilu.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu Krispianus Beda selaku ketua merangkap anggota KPU Manggarai Barat terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Hedi Lugito.

DKPP juga memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan tersebut paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan. Selain itu, Bawaslu diinstruksikan untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

Anggota majelis sidang DKPP Ratna Dewi mengatakan putusan tersebut dibuat dengan menimbang fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Ia menyebut dalil yang dibeberkan pengadu atau korban sesuai fakta persidangan.

DKPP berpendapat Krispianus tidak dapat menjaga integritas pribadi, tertib sosial, dan kehormatan penyelenggara pemilu.

Krispianus Bheda dinilai telah mendistorsi marwah kelembagaan serta menciptakan kondisi yang tidak nyaman di lingkungan lembaga.

“DKPP juga berpendapat, teradu tidak layak dan tidak pantas menjabat sebagai Ketua KPU Kab Manggarai Barat periode 2024-2029” pungkasnya.