“Namun demikian, meskipun secara hukum (hukum positif) terdapat ancaman pidana berat bagi Anggota dan/atau Pengurus Ormas yang melakukan kejahatan separatis, menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila, mengancam kedaulatan NKRI, dll. Namun hingga saat ini belum ada satupun Anggota dan/atau Pengurus Ormas terutama HTI yang diproses secara pidana sebagai bagian dari penegakan hukum pidana, termasuk HTI yang ada di Papua,” tegas dia.
Namun demikian, kata Petrus, UU No 16 Tahun 2017 tentang Ormas belum berjalan maksimal. Alasannya, meski sudah dinyatakan sebagai Ormas terlarang, toh HTI masih melakukan kegiatan, terutama di Papua.
Bagi Petrus, sikap tegas Lukas Enembe menjadi momentum evaluasi UU Ormas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini memberi kesan Negara masih bersikap permisif, lunak dan toleran terhadap kelompok intoleran dan radikal yang sedang mengoyak-ngoyak persatuan dan kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila, NKRI, Bhineka Tinggal Ika dan UUD 1945 terutama yang sangat merugikan kelompok agama minoritas dengan kemasan dan baju yang selalu berubah-ubah. Saatnya negara harus hadir dan digdaya,” pungkas Petrus Selestinus
Halaman : 1 2
