“Kemudian meminimalisir dampak negatif kepada lingkungan alam dan masyarakat lokal, menekankan pada pembelajaran dan interaksi positif, melakukan penilaian kembali, dan melakukan praktik bisnis yang adil dan beretika,” katanya.
Selanjutnya, terkait dengan elemen ini, menurutnya perlu ada pembahasan mengenai carring capacity dalam seluruh aktivitas wisata bahari yang harus dibedakan dengan wisata di darat.
“Carring capacity di darat itu berbeda dengan carring capacity di bawah air, walaupun untuk luasan yang sama. Jadi, jika akan membuat kajian carring capacity, khususnya wisata bahari tidak bisa menggunakan rumus carring capacity di darat untuk diterapkan di air,” kata Cipto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dan untuk membuat kebijakan setelah kajian ini dilakukan, dibutuhkan manajemen yang melibatkan seluruh stakeholder baik dari pemerintah, masyarakat, pengusaha, akademisi, wisatawan, LSM, maupun media,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Cipto juga menjelaskan bahwa saat ini, keterlibatan wisatawan untuk lebih bertanggung jawab kepada lingkungan dan aktif dalam konservasi wisata bahari menjadi tren yang berkembang cepat.
Frans Teguh, Plt. Direktur Utama BPOLBF sekaligus Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan & Konservasi, Kemenparekraf RI juga menyampaikan bahwa Kemenparekraf dan BPOLBF juga terus mendorong tren pariwisata berkelanjutan baik di darat maupun laut.
“Kemenparekraf dan BPOLBF terus mendorong pariwisata berkelanjutan dalam semua area baik di darat maupun laut dan mengawal penyelenggaraan pariwisata yang bertanggung jawab guna memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang. Dalam konteks ini, kami ingin memastikan potensi bahari dapat menjadi modal dalam meningkatkan kualitas pariwisata serta membangun sustainable tourism” ujar Frans.
Penulis : MG
Editor : MG
Halaman : 1 2
