Pemerintah didorong untuk menyusun skema kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi yang semakin menyasar kemampuan daya beli dan kebutuhan generasi milenial.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komaruddin, merespons pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut bahwa generasi milenial akan semakin sulit untuk memiliki hunian atau rumah.
“Persoalan ketersediaan rumah terjangkau memang menjadi masalah krusial yang kini dihadapi generasi milenial seperti saya. Karenanya, kami dorong pemerintah untuk terus merumuskan skema KPR bersubsidi yang semakin menyasar kemampuan daya beli dan kebutuhan generasi milenial,” ujara Puteri dalam keterangannya, Rabu (13/7).
Selain itu, Puteri juga mengimbau pemerintah untuk berhati-hati terhadap rencana pengembangan sekuritisasi terhadap cicilan KPR atau lebih dikenal Mortgage-Backed Securities (MBS). MBS adalah perusahaan pembiayaan sekunder perumahan yang dibentuk untuk membeli suatu KPR dari bank kreditur, yang kemudian tagihan ini dikemas dalam suatu efek utang yang kemudian dijual kepada investor, misalnya perusahaan asuransi, dana pensiun, atau investor perorangan.
Di beberapa negara, MBS tersebut dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan, yaitu dengan tersedianya pasar pendanaan KPR untuk menjadi sumber pendanaan jangka menengah dan panjang secara konsisten.
“Kita harus ambil pelajaran dari pengalaman krisis global 2008. Karena itu rencana ini perlu diperhitungkan dengan matang disertai manajemen risiko yang baik dan transparan,” kata politikus Partai Golkar itu.
Puteri Komaruddin juga mendorong otoritas lain seperti Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas suku bunga acuan dan menurunkan risiko dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sektor properti. “Hingga melonggarkan loan to value atau uang muka kredit rumah,” ungkapnya.
