Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nusa Tenggara Timur (NTT), Ajhar Jowe menilai kehadiran organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menyebarkan ideologi khilafah di NTT menjadi tamparan keras bagi pemerintah NTT dan penegak hukum di daerah itu.

Hal itu disampaikannya karena sejak HTI dibubarkan oleh pemerintah pusat, Pemprov NTT dan aparat keamanan di provinsi itu menganggap remeh dengan menilai bahwa organisasi itu tidak akan melakukan gerakan apapun.

Baca Juga:  Marahi Staf Kemensos, Ketua DPRD Alor Adukan Bupati Amon Djobo ke Bareskrim Polri

“Tentu pikiran kita hanya sampai di situ, tetapi reaksi mereka tetap melakukan berbagai aktivitas hingga melakukan siaran langsung video rapat virtual di depan Kantor Gubernur NTT,” ujarnya di Kupang, Senin (1/6).

Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian dan organisasi masyarakat Brigade Meo terhadap pentolan HTI Suryadi dan istrinya Koda pada Sabtu (30/5) pekan lalu di Kupang.

Ia menjelaskan, bahwa entah secara sengaja atau tidak sengaja pentolan HTI Suryadi melakukan aksinya secara bebas itu menunjukkan bahwa mereka (kelompok HTI-red) ada di Kota Kupang.

Baca Juga:  Ngeri, Ferdy Sambo Marahi Timsus Bentukan Kapolri: Mereka Tidak Tahu Siapa Saya!

Ajhar mengatakan, bahwa GP Ansor sendiri beberapa kali di tahun 2019 lalu sering menggagalkan pertemuan yang dilakukan oleh sejumlah pentolan HTI di Kota Kupang.

“Nah pekan lalu mereka semakin berani unjuk gigi di depan publik, dan ini tentu saja berbahaya bagi daerah kita,” katanya.