Kepala Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berlanjutan Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, mengatakan pemerintah terus mendorong kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk swasta, lembaga filantropi dan masyarakat- untuk membangun daya saing daerah yang berkelanjutan.
Hal tersebut terkait erat dengan pembangunan rendah karbon, di mana daerah yang memiliki daya saing tinggi adalah daerah yang juga menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan.
“Kita harus ke arah ke sana, untuk balancing. Kita harus menyeimbangkan ekonomi hijau dan tidak mencederai lingkungan kita. Jadi pembangunan tak hanya dilakukan dari sisi ekonomi, tapi bagaimana kita memitigasi dan perubahan-perubahan,” tuturnya.
Hal senada juga dipaparkan peneliti Indeks Daya Saing Daerah Berlanjutan Eduardo Edwin Ramda. Menurutnya yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana pemerintah bisa memberi nilai tambah bagi generasi mendatang, baik untuk ekonomi maupun lingkungan.
Ia menambahkan tren ke depan adalah bisnis yang berwawasan lingkungan, misalnya dengan meninggalkan kegiatan ekonomi yang meninggalkan residu pada lingkungan, seperti pertambangan.
Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menilai perlunya sinkronisasi antara kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dia memberi contoh di wilayahnya ada potensi tambang yang bisa menimbulkan masalah lingkungan dan sosial. Meski demikian, kata Arifin, tambang tersebut mendapatkan izin Amdal. Padahal harusnya amdal turut memperhatikan dampak lingkungan dan sosial.
