Kepala Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berlanjutan Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati mengatakan, di tengah upaya pemerintah meningkatkan daya saing nasional, hanya 1,3 persen kabupaten/kota di Indonesia masuk dalam kategori daerah yang memiliki daya saing sangat tinggi.
Ketiga kabupaten/kota yang masuk kategori daya saing sangat tinggi itu, semuanya berada di Jawa tersebut adalah Surakarta, Sleman dan Sragen. Sementara daerah yang masuk dalam kategori ‘tinggi’ mencapai 22,8 persen, sedang 21,5 persen dan rendah 10,7 persen.
“Secara keseluruhan lebih dari 44 persen kabupaten/kota yang sudah mempunyai daya saing yang tinggi dan sedang. Banyak daerah yang tidak mengisi data, yakni mencapai 43,7 persen,” ujar Vivi dalam Workshop Indeks Daya Saing Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan pada AOE 2022, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis, 21 Juli 2022.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto dalam kesempatan yang sama menyampaikan fakta melorotnya tingkat daya saing Indonesia dari peringkat ke-37 pada 2021 menjadi ke-44 pada tahun ini.
Untuk itu, Eko menilai perlu dilakukan inovasi dan kolaborasi dari sejumlah pihak untuk dapat mendongkrak peringkat tersebut.
“Kami mendorong inovasi yang terus tumbuh. Maka mari bersama berkolaborasi, bahkan menerapkan ‘ATM’, yaitu amati, tiru dan modifikasi kota-kota yang bersih dan berhasil membangun lingkungannya,” katanya.
Terkait dengan data daya saing daerah, Direktur Sistem Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini memaparkan pentingnya keselarasan data satu sama lainnya di Tanah Air. Hal ini agar data tersebut dapat diintegrasikan dan diinterpretasikan dengan makna yang sama.
“Standarisasi diperlukan agar data tersebut bisa saling berkomunikasi. Kita menerapkan empat prinsip, semua data harus berdasarkan standar, dan data harus disertai meta data, harus merujuk referensi yang sama,” jelasnya.
Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan
Kepala Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berlanjutan Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, mengatakan pemerintah terus mendorong kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk swasta, lembaga filantropi dan masyarakat- untuk membangun daya saing daerah yang berkelanjutan.
Hal tersebut terkait erat dengan pembangunan rendah karbon, di mana daerah yang memiliki daya saing tinggi adalah daerah yang juga menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan.
“Kita harus ke arah ke sana, untuk balancing. Kita harus menyeimbangkan ekonomi hijau dan tidak mencederai lingkungan kita. Jadi pembangunan tak hanya dilakukan dari sisi ekonomi, tapi bagaimana kita memitigasi dan perubahan-perubahan,” tuturnya.
Hal senada juga dipaparkan peneliti Indeks Daya Saing Daerah Berlanjutan Eduardo Edwin Ramda. Menurutnya yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana pemerintah bisa memberi nilai tambah bagi generasi mendatang, baik untuk ekonomi maupun lingkungan.
Ia menambahkan tren ke depan adalah bisnis yang berwawasan lingkungan, misalnya dengan meninggalkan kegiatan ekonomi yang meninggalkan residu pada lingkungan, seperti pertambangan.
Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menilai perlunya sinkronisasi antara kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dia memberi contoh di wilayahnya ada potensi tambang yang bisa menimbulkan masalah lingkungan dan sosial. Meski demikian, kata Arifin, tambang tersebut mendapatkan izin Amdal. Padahal harusnya amdal turut memperhatikan dampak lingkungan dan sosial.
