“Nanti semua ini akan menjadi perhatian Pemkab/Forkompinda. Tetapi pada awal ini fokus bahas soal kemahalan kuliner Kampung Ujung. Dan terkait pembentukan Satgas nanti Sekda Mabar yang membuat draf. OPD-OPD di lingkup Pemkab Mabar juga akan terlibat dalam eksekusinya. Tentang Satgas ini akan ada SK Bupati Mabar,” kata Wabup Weng, Senin (3/6).
Satgas ini akan difokuskan pada Kuliner Kampung Ujung terlebih dahulu. Dinas Nakertrans Mabar akan memantau menu makanan dan harga di sana.
Pemilik kuliner juga diminta untuk menyiapkan timbangan digital untuk menimbang makanan secara langsung di depan pembeli.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Forkompinda juga mempertimbangkan untuk mengatur harga tertinggi barang di Labuan Bajo. Penetapan harga ini akan mempertimbangkan harga bahan baku, biaya operasional, dan keuntungan yang wajar bagi pemilik usaha.
“Berat ikan sekian, harganya sekian. Tidak kira-kira, tetapi pasti, karena timbang langsung depan dia yang mau makan di kuliner tersebut,” ungkap Weng.
Dalam rapat, kata Weng, juga akan dibahas beberapa hal untuk ke depannya. Seperti terkait regulasi yang membolehkan pemerintah daerah menetapkan harga tertinggi barang.
“Tentu terkait yang ini pemda mengacu pada harga bahan bakunya. Misalnya ikan, apa pemilik kulinernya ambil dari pengepul ataukah langsung dari pemilik ikan. Berapa banyak dia mempekerjakan tenaga kerja. Berapa lombok yang dia gunakan, dan harga cabe itu berapa. Begitu juga bawang, listrik dan lain-lain. Setelah itu semua dihitung baru ditetapkan harga batas atasnya. Dan tidak ada pihak yang rugi terkait ini,” tegas dia.
Selain itu, Forkompinda juga menekankan pentingnya kebersihan fasilitas publik di Labuan Bajo.
“Orang berpikir walaupun harga mahal, naik sedikit, tetapi kalau fasilitas baik, menunjang, orang mungkin tidak mengeluh,” kata Wabup Weng.
Penulis : Fons Abun
Editor : Alex K
Halaman : 1 2
