Tajukflores.com – Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyoroti kebijakan pemerintah yang memberikan izin kepada investor untuk memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga 190 tahun.
Menurut Mardani, pemerintah dinilai abai terhadap kepentingan rakyat dengan kebijakan ini.
“HGU diobral sampai 190 tahun, ini namanya IKN for sale. Hong Kong saja untuk pemberian HGU cuma 99 tahun, itu pun belum banyak yang masuk,” kata Mardani kepada wartawan, Sabtu (13/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mardani menilai bahwa pemberian penguasaan atas tanah bagi investor di IKN Nusantara sudah seperti penjajahan Belanda di Indonesia yang berlangsung selama ratusan tahun.
“Penjajah Belanda saja sangat menjaga administrasi pertanahan. Peruntukannya mesti sesuai,” ucapnya.
Mardani menjelaskan bahwa dua siklus perpanjangan juga berlaku untuk hak atas tanah dalam bentuk hak pakai atau hak guna bangunan (HGB) di IKN. Pada awalnya, hak pakai di IKN akan diberikan selama 80 tahun.
Pemegang konsesi kemudian dapat mengajukan perpanjangan untuk periode 80 tahun kedua berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Artinya, konsesi yang diberikan dalam hal HGB mencapai 160 tahun.
Penulis : Alex K
Editor : Marcel Gual
Halaman : 1 2 Selanjutnya
