Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mempertemukan lintas pihak untuk mengatasi praktik pungutan liar (pungli) yang marak terjadi pada objek-objek wisata di daerah setempat.
“Rencananya tanggal 24 Juni nanti kami mengadakan pertemuan bersama semua pihak dari camat, kepala desa, tokoh masyarakat adat, unsur TNI-Polri dan lintas pihak lain untuk membicarakan penanganan masalah pungli ini,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya, Christofel Horo, Jumat (14/6/2019).
Ia mengungkapkan hal itu terkait upaya pemerintah daerah menangani persoalan praktik pungutan liar yang marak terjadi pada berbagai objek wisata di Kabupaten Sumba Barat Daya, Pulau Sumba.
Christofel mengatakan persoalan pungli pada objek-objek wisata di daerah itu masih marak terjadi dan selalu menghadirkan cerita yang miring bagi para wisatawan. “Ini (pungli) tidak hanya dirasakan wisatawan dari luar daerah, tapi warga lokal di sini juga terusik dengan kondisi ini,” katanya.
Menurutnya, kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah setempat sehingga upaya mereduksi praktik pungli ini perlu segera dilakukan.
“Untuk itu pada pertemuan dalam waktu dekat ini untuk menentukan seperti apa penetrasi dari pemerintah daerah bersama berbagai pihak terkait untuk mengatasi pungli ini,” ujarnya
Pihaknya berharap pertemuan lintas pihak itu nantinya bisa menemukan jalan keluar terbaik untuk penanganan praktik pungli sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari.
