Politisi senior Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan intervensi pemerintah dalam pemilihan ketua umum Golkar bukan hal baru.
Ini menanggapi pernyataan kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menyebut ada tiga menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 1 dan II Golkar untuk mendukung Airlangga Hartarto di
dalam Musyawarah Nasional ke-10 awal Desember 2019.
“Merespon soal itu saya tidak tahu-menahu. Tapi saya berangkat dari pengalaman selama ini, Golkar selalu saja dintervensi oleh kekuasaan negara, oleh eksekutif,” kata Agun usai menggelar diskusi di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (29/11).
Walau demikian, Agun yang juga telah menyatakan maju dalam pencalonan ketua umum Golkar ini meyakini intervensi itu tak melibatkanPresiden Joko Widodo (Jokowi).
“Tapi jangan salah intervensi yg dimaksud itu, bukan dari Presiden. Karena saya yakin Jokowi nggak akan melakukan itu. Nggak mungkin (Jokowi) kepilih jadi Presiden jika dengan cara-cara seperti itu,” ujarnya.
Tanpa mau menuding, Agun pun berharap agar menteri Jokowi tidak terlalu jauh mencampuri urusan Partai Golkar.
“Kalau emang betul-betul cinta demokrasi, betul-betul ingin selamat negeri ini, bangun parpol yg kuat dengan cara memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada pemegang hak kedaulatan rakyat,” pungkasnya.
