Anggota DPRD Manggarai dari Partai Hanura, Thomas Edison Rihi Mone menyinggung dugaan keterlibatan Meldianty Hagur, istri Bupati Manggarai Hery Nabit, dalam pusaran kasus dugaan suap proyek APBD.
Menurut Edi Rihi, sapaannya, seharusnya Meldianty Hagur lebih konsentrasi pada tugas pokoknya sebagai Ketua Tim PKK Kabupaten Manggarai. Yang mana, kata Edi, masih banyak yang perlu diselesaikan.
Salah satunya terkait tingginya angka stunting di Kabupaten Manggarai. Mestinya, kata Edi, penangan stunting menjadi prioritas dan konsentrasi Meldianty Hagur sebagi Ketua Tim PKK Kabupaten Manggarai.
“Kegaduhan ini tidak akan muncul kalau saja Ibu Meldi Hagur yang dituduhkan sebagai penerima suap itu tidak menceburkan dirinya ke dalam permainan ini. Walaupun dalam hati kecil saya belum yakin, karena belum ada bukti yang menjadi fakta hukum,” kata Edi saat berbincang dengan Radio Manggarai dalam diskusi dengan tema “Bau Busuk Jual Beli Proyek APBD di Manggarai” pada Rabu, 7 September 2022.
“Saya berharap agar beliau (Meldianty Hagur) lebih memfokuskan dirinya pada tugas pokok sebagai ketua tim penggerak PKK yang mana salah satunya mengentaskan angka stunting yang grafiknya masih tinggi di kabupaten kita,” imbuh Edi.
Edi sendiri belum meyakini keterlibatan Meldianty Hagur dalam kasus tersebut. Sebab, jelas Edi, belum ada fakta hukum yang memastikan keterlibatan Meldi.
Kendati demikian, Edi mendesak Bupati Hery Nabit mengambil sikap tegas menertibkan semua orang orang terdekatnya untuk tidak bermain proyek APBD.
Edi menilai bahwa citra pemerintahan Hery Nabit saat ini tergerus karena ulah orang terdekatnya yang diduga jual-beli proyek proyek APBD di lingkup Pemda Manggarai.
“Apa yang terjadi saat ini, sebagaimana dalam pemberitaan media online, sudah mempertontonkan hal yang tidak elok dan memalukan bagi Pak Bupati (Hery Nabit) sendiri. Karena itu, saya mendesak Pak Bupati untuk menertibkan orang orang sekitarnya. Jangan bermain-main dengan anggaran,” tegas Edi.
Dalam kesempatan yang sama, praktisi hukum dari Universitas St Paulus Ruteng, Laurentius Ni mendesak Polres Manggarai memanggil semua pihak yang diduga terlibat dalam dugaan suap tersebut. Hal tersebut, kata Laurentius, perlu dilakukan agar isu suap proyek APBD ini tidak berkembang hanya berdasarkan asumsi semata yang justru menimbulkan fitnah.
