Pekerja penerima upah di lembaga pemerintahan dikenai biaya BPJS Kesehatan sebesar 5 persen dari gaji atau upah bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:

  • 4 persen dibayar oleh pemberi kerja
  • 1 persen dibayar oleh peserta.

Adapun yang termasuk dalam pekerja penerima upah di lembaga pemerintahan meliputi

Baca Juga:Masyarakat Indonesia Tak Perlu Berobat Kanker ke Luar Negeri, RSCM Kini Punya Alat Canggih
  • Aparatur Sipil Negara (AS),
  • anggota TNI,
  • anggota Polri,
  • pejabat negara, dan
  • pegawai pemerintah non pegawai negeri.

3. Pekerja penerima upah di BUMN, BUMD, dan swasta

Bagi penerima upah, iuran BPJS Kesehatan adalah sebesar 5 persen dari gaji dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh karyawan.

Baca Juga:Student Centered Learning Itu Apa di Modul 1.3.d.3 Refleksi Pembelajaran Diferensiasi PKG Materi PJOK 2024

4. Keluarga tambahan penerima upah

Untuk keluarga pekerja penerima upah, tarif BPJS nya sama yakni 1 persen dari gaji Pekerja Penerima Upah (PPU).

Iuran keluarga tambahan PPU terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua.

5. Peserta bukan pekerja

Untuk iuran peserta bukan pekerja adalah sebagai berikut.

  • Iuran peserta BPJS kelas III sebesar Rp42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. Pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000, sehingga per 1 Januari 2021, biaya BPJS kelas 3 yaitu sebesar Rp 35.000.
  • Iuran peserta BPJS kelas 2 sebesar Rp100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
  • Biaya BPJS Kesehatan kelas I sebesar Rp150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Iuran tersebut juga bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lain-lain); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja.

Baca Juga:Menkes Budi: KRIS Tingkatkan Layanan Kesehatan, Mulai dari Maksimal 4 Orang Per Kamar

6. Veteran dan perintis kemerdekaan

Veteran dan perintis kemerdekaan berhak mendapatkan iuran jaminan kesehatan. Hal ini juga berlaku untuk janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan.

Baca Juga:Jawaban Tugas 1.3.b.3.1 Diskusi Elaborasi Isi – Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK, Pernahkah Ibu dan Bapak

Besaran iuran tersebut sebesar 5% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan. Pemerintah akan menanggung pembayaran iuran tersebut.

Dengan demikian, pemerintah telah menetapkan berbagai macam tarif iuran BPJS Kesehatan sesuai dengan jenis pesertanya untuk memastikan akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Itulah ulasan mengenai berapa iuran bpjs kesehatan berapa persen dari gaji ? berikut ulasan lengkapanya