Jangan Sampai TNK Labuan Bajo Jadi ‘Peti Mati’ bagi Wisatawan

Doni Parera, seorang aktivis setempat, menegaskan bahwa harus segera dilakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki situasi.

Menurutnya, pemerintah wajib meminta masukan dari semua pemangku kepentingan.

“Jika tidak, citra pariwisata kita yang dibangun dengan susah payah akan dipertaruhkan. Jangan sampai perairan TNK dijuluki ‘peti mati’ bagi wisatawan akibat seringnya terjadi kecelakaan, terutama pada sarana transportasi,” tegas Doni.

Ia juga menekankan bahwa perekrutan kru kapal harus dilakukan secara ketat, memastikan mereka memiliki sertifikat atau ijazah resmi yang dapat diverifikasi.

“Hal ini penting untuk mencegah ada yang bekerja dengan ijazah asli tapi palsu (ASPAL), yang bisa mengakibatkan pekerjaan serta pelayanan tidak profesional, lalu berujung pada kecelakaan fatal,” jelasnya.

Doni juga meminta agar dibuat regulasi dan SOP yang lebih ketat, dengan pengawasan maksimal, serta pelatihan reguler kepada kru kapal. Tujuannya adalah agar mereka selalu memahami tugas secara profesional, dengan disertai sanksi berat bagi yang melanggar.

“Sebagai contoh, kapal yang terlibat kecelakaan, baik perusahaan, kru, maupun kapalnya, tidak boleh diizinkan beroperasi di kawasan TNK minimal selama dua tahun. Ini untuk mencegah perusahaan yang hanya mengejar keuntungan dengan menggaji pekerja yang tidak kompeten,” ujarnya.

“Sekarang ini kita sedang bertindak gegabah, menciptakan citra buruk untuk pariwisata kita sendiri, terutama di kawasan TNK,” lanjutnya.

Doni juga menambahkan bahwa banyak satwa di TNK yang dicuri, dan wisatawan sering kali meninggal dunia setelah trekking, snorkeling, atau dalam pelayaran yang tidak aman. Hal ini, menurutnya, berpotensi mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Labuan Bajo.

“Padahal, kita sedang bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam untuk menarik sebanyak-banyaknya wisatawan. Pariwisata adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan melibatkan berbagai profesi, sehingga harus berjalan sesuai harapan,” jelasnya.

Menurut Doni, dalam konteks NTT, pariwisata dianggap sebagai salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem.

“Kita perlu mendorong evaluasi menyeluruh dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Jangan sampai kita terus bertindak ceroboh yang pada akhirnya merugikan kita sendiri,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Hendrikus Rani Siga, mengatakan bahwa para pemilik kapal harus memperhatikan kelengkapan kapal serta memastikan keamanan dan kenyamanan sesuai SOP sebelum berlayar, termasuk mematuhi jalur pelayaran yang telah ditetapkan.

“Jalur pelayaran sudah ditentukan, jangan sampai keluar dari jalur. Sebelum berlayar, pastikan semua kelengkapan sudah dicek dan lengkap,” tegasnya.

Hendrikus juga menjelaskan bahwa jika ada indikasi kerusakan terhadap terumbu karang akibat kebakaran kapal wisata, seperti tumpahan minyak, pihak yang bersangkutan akan diminta bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan.

“Kami akan memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan. Jika ada indikasi kerusakan, mereka harus bertanggung jawab untuk memulihkan kondisi di lokasi kerusakan tersebut. Baik kecelakaan maupun tindakan yang disengaja, semua harus dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.