Tingginya angka kasus penyakit Deman Berdarah Tongue (DBB) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bisa jadi merupakan bukti dari ketidaktahuan pemerintah setempat dalam mengelolah atau menata lingkungan sekitar.
Hal itu terbukti bahwa pada Selasa (22/2) lalu, pihak Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Timur (Walhi NTT) meminta kepada setiap Pemerintah Daerah (Pemda) tingkat kabupaten/kota di daerah tersebut untuk segera membenahi sistem tata kelola lingkungan yang ada.
Ketua Divisi Perubahan Iklim dan Kebencanaan Walhi NTT Deddy F Holo menegaskan, sejauh ini tata kelola lingkungan di wilayah NTT belum dilakukan secara baik dan benar.
Holo menjelaskan, hal itu dapat dilihat dari cara pengelolaan sampah, sistem sanitasi, daya dukung lingkungan, serta implementasi anggaran yang belum diatur dengan baik dan benar oleh Pemerintah Daerah setempat.
“Sejauh ini belum dilakukan secara baik dan terukur. Kita masih saja mengalami masalah yang sama,” demikian Holo mengungkapkan.
Pemerintah Seperti “Keledai yang Jatuh pada Lubang yang Sama”
Lebih lanjut, Holo mengatakan, selama ini, masalah yang sama seperti adanya penyakit DBD di NTT selalu terjadi. Hal tersebut, demikian Holo, salah satu penyebannya ialah karena kurangnya kebersihan lingkungan.
Akan tetapi, lanjut Holo, meskipun hal tersebut sering terjadi, Pemerintah Daerah setempat tetap saja tidak mampu mencari jalan keluar seperti mengatur tata kelola lingkungan yang baik dan benar.
Holo sendiri menilai bahwa Pemerintah Daerah di NTT sama seperti “keledai yang jatuh pada lubang yang sama”. Sebab, mereka tidak mampu belajar dari berbagai pengalaman yang ada, dan justru masalah yang sama terulang secara terus menerus setiap tahunnya.
“Seharusnya, pemerintah belajar dari pengalaman, mengevaluasi dan bertindak cepat dengan menetapkan keselamatan rakyat sebagai prinsip tertinggi,” ungkap Holo.
