Kejagung Dorong Ratifikasi Peraturan Hak Asuh Anak dari Orang Tua yang Bercerai

Contohnya adalah ketika hak asuh anak jatuh ke tangan ibunya, namun sang ayah mengambil anak tersebut dari ibunya. Robert menjelaskan bahwa kasus semacam ini belum dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana, kecuali jika pengambilan anak dilakukan secara terorganisir oleh pihak lain.

“Misal hak asuh anak jatuh ke ibunya, berarti ibunya yang mengasuh. Kemudian ketika ibu mau antar anak ke sekolah, tiba-tiba anak itu diambil bapaknya. Bahkan dibawa ke luar negeri, terus dilaporkan ke polisi dan Interpol. Itu tidak bisa, ini bukan pidana karena yang mengambil masih ayahnya. Kecuali diambil secara terorganisir oleh orang lain, baru bisa dibilang tindakan hukum,” katanya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Robert menyarankan ada dua opsi, yaitu dengan menerbitkan undang-undang di tingkat nasional atau meratifikasi konvensi internasional The Hague Convention 1980.

“Jadi ada dua opsi, mau membuat (undang-undang) sendiri atau kita meratifikasi, menyetujui undang-undang itu dipakai di sini,” tegasnya.

Kejagung juga mendorong dilakukannya diskusi bersama antar-Kementerian/Lembaga (K/L) terkait guna menjadikan penanganan masalah hak asuh anak sebagai prioritas penyelesaian. Upaya ini diambil karena terdapat banyak kasus perebutan hak asuh anak yang perlu penanganan serius.

“Ini kan persoalan yang lintas kementerian sehingga perlu duduk bersama,” pungkas Robert.

Penulis : Rini Kurniati

Editor : Marcel Gual

Halaman : 1 2