Dia mengaku, penggalian jalan tani yang sedang dilakukan saat ini sudah melalui mekanisme yang benar dan transparan. Sebab, dalam surat yang ditandatangani warga ada beberapa poin yang menjadi kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa Golo Lanak dengan warga.
Dia lantas mengungkapkan faktor penyebab munculnya protes dari warga. Menurutnya, ada orang yang menceritakan kepada Silvester Magu, bahwa kemirinya sudah digusur semua. Kata dia, pihak Silvester Magu seperti dijebak oleh omongan orang karena faktanya hanya satu kemiri yang tumbang.
Sebastianus Mbaik mengaku dirinya tak mau merugikan masyarakat dengan proyek penggalian jalan tani. Namun, dia berharap agar apa yang disampaikan harus sesuai dengan kejadian di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara soal tidak adanya papan informasi soal anggaran proyek tersebut, dia mengatakan hal itu bukan tugas masyarakat. Sebab, itu adalah urusan pihak inspektorat.
“Itu bukan urusan mereka, mereka bukan orang yang mengaudit. Sekarang bukan papan manual, jadi kalau mereka mau tahu, belum saatnya bikin papan, dan menurut saya itu bukan pekerjaan masyarakat. Kalau mereka mau tuntut itu, tuntut ke BPD, kalau saya ada mafia. Sekarang ini zaman terbuka, tidak bisa buat seperti itu,” tutupnya.
Jalan Tani yang Dibangun Mubazir
Salah satu warga desa itu mengaku kondisi Jalan Tani yang kini sudah dibangun tidak bisa digunakan masyarakat. Kendaran roda empat yang hendak digunakan untuk mengangkut batu masyarakat tak bisa melewati jalan tersebut.
“Jalan tani yang dibangun tidak bisa dilalui kendaraan,” kata sumber Tajukflores.com itu, Kamis (9/5) malam.
Anggaran pembangunan proyek itu juga tak pernah diketahui masyarakat. Tak ada papan informasi yang tertera ihwal nama hingga anggaran proyek.
Jalan Tani Jengok menuju Rembuk semula hendak dibangun di Dusun Gangkas, salah satu kampung yang merupakan bagian dari Desa Golo Lanak. Namun, warga setempat menolak. Sebab, masyarakat ingin agar pembangunannya tanpa menggunakan alat. Akan tetapi, pemerintah desa kukuh menggunakan alat.
Alhasil, pemerintah desa memindahkan proyek itu ke Dusun Gurung. Tanpa diketahui pemilik lahan, pemerintah desa nekat menggusur. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat juga tak mengetahui anggaran proyek
Menurutnya, Musyawarah Desa juga hanya dihadiri oleh orang-orang yang memilih kepala desa saat pilkades. Tujuannya, agar tidak ada penolakan ketika proyek berlangsung.
“Musyawarah Desa, meraka [pemerintah desa] hanya panggil orang yang pro atau dukung dia saat pencalonan, supaya tidak ada penolakan lahan,” katanya.
Warga lain mengatakan anggaran pembangunan Jalan Tani tersebut tidak diketahui oleh masyarakat.
“Dana miliaran, kalau dihitung-hitung sudah sampai Rp2 miliar, tetapi tidak ada gunanya, masyarakat tetap miskin, karena menggunakan alat,” kata dia.
Ia berkata Jalan Tani sejatinya dibangun untuk memudahkan akses masyarakat ketika memanen hasil bumi. Namun, pembangunannya bersifat mendesak.
Ia berkata saat Musyawarah Desa, saat rencana pembangunan baik menggunakan alat atau tenaga manusia harus ada berita acara pembebasan lahan. Nyatanya, tiap proyek Jalan Tani di Desa Golo Lanak, tidak ada berita acara pembebasan lahan. Jika tidak ada, pemerintah desa tak boleh mengerjakan proyek.
“Ketika belum ada berita acara pembebasan lahan, maka itu merupakan sebuah keraguan pemerintah desa untuk melaksanakannya,” tutur dia.
Penulis : Adrian G
Editor : Alex K
Halaman : 1 2
