Sekretaris DPC Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Mabar, Getrudis Naus, menyatakan bahwa situasi ini sangat merugikan semua pihak.
Ia menyayangkan kelangkaan BBM di kota pariwisata super prioritas seperti Labuan Bajo dan meminta pemerintah untuk segera menangani masalah ini.
“Sekarang sudah up pariwisata masalah yang begini-begini yang harus di hilangkan dan harus cepat di tangani jangan di anggap biasa saja,” kata Getrudis.
“Dalam pelayanan pariwisata itu sebenarnya bukan hanya pelaku pariwisata melainkan semua lini, karena dampak pariwisata bukan hanya untuk pelaku pariwisata. Kenapa kota Super Premium tapi sangat banyak masalah yang membuat gaduh terhadap pelayanan pariwisata?,” tanya Getrudis.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Mabar, Inocentius Peni, juga menyoroti kondisi yang mengganggu dan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ini. Ia mengaku telah mendesak pemerintah untuk serius menangani kelangkaan BBM yang sering terjadi di Labuan Bajo.
Inocentius menduga banyak kendaraan proyek yang seharusnya menggunakan solar industri malah menggunakan subsidi. Hal ini, kata dia, akibat lemahnya pengawasan dari pihak berwenang.
“Beberapa waktu lalu, kami sudah mendesak pemerintah untuk serius menyikapi kondisi kelangkaan ini. Apalagi ada isu bahwa banyak kendaraan proyek yang seharusnya menggunakan industri justru menggunakan solar subsidi. Hal ini tentu karena pengawasan yang lemah dari pihak berwenang,” jelasnya.
“Semoga saja tidak ada mafia dalam distribusi BBM ini. Antrean panjang di berbagai SPBU juga menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat sekitar SPBU. Akses masuk rumah dan tempat usaha sering terhalang oleh mobil yang antre, bahkan di Lembor itu, masyarakat sekitar SPBU harus menjadi korban pembuangan sampah dari kendaraan yang antri,” sambungnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.