“Tidak memiliki niat lagi untuk menjadi gubernur,” ujar Viktor Laiskodat di Kupang, Jumat (9/12).
Laiskodat mengatakan dirinya lebih memilih kembali ke Jakarta untuk merubah cara berpikir aparatur agar sistem pemilihan kepala daerah secara langsung seperti yang dilakukan selama ini bisa dirubah.
“Sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi lebih nyata,” kata dia.
Menurut Laiskodat, sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap dilakukan secara langsung. Namun, ketika ketika seseorang calon sudah terpilih sebagai gubernur dan bupati maupun wali kota, yang bersangkutan sudah masuk dalam sistem pemerintahan.
Maka apabila yang bersangkutan tidak bekerja maksimal, orang itu harus diganti.
“Kalau kerjanya tidak benar maka harus diganti karena sudah tidak layak lagi untuk menjadi pemimpin cara seperti ini yang harus kita lakukan,” ucapnya.
Laiskodat mengatakan, apabila kepala daerah tidak bekerja serius untuk kepentingan rakyat maka harus diberhentikan karena tidak layak menjadi pemimpin. Sehingga sistem pemerintahan daerah harus dirubah sehingga tidak ada lagi kepala daerah di Provinsi NTT yang bermain-main bekerja untuk kepentingan rakyat.
“Dalam sistem pemerintah dibolehkan apabila kepala daerah tidak bekerja maksimal untuk kepentingan kesejahteraan rakyat padahal sumber daya alam sangat potensial untuk dikembangkan bagi kepentingan rakyat maka kepala daerah seperti itu harus diganti,” tegasnya.
Menurut dia hampir 70 persen masalah di Provinsi NTT ada di pusat sehingga semua proses desain perlu dilakukan dari pusat.
“Sekalipun gubernur NTT sehebat apapun kalau tidak diurus di pusat maka banyak kekayaan di NTT hari ini tidak bisa dikembangkan secara baik. Termasuk cara berpikir aparatur pemerintah pusat dan NTT juga harus dirubah,” tegasnya.
Ia menjelaskan, setelah kembali ke Jakarta maka bisa mendesain pembangunan yang tepat sehingga geliat ekonomi di provinsi berbasis kepulauan ini bertumbuh lebih hebat lagi.
