Menurut Sugeng, Kemendagri senantiasa mendukung proses perencanaan yang optimal. Hal itu termuat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Dalam aturan tersebut, pemerintah daerah (pemda) diminta melaporkan tiga dokumen informasi meliputi perencanaan, keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya.
Khusus untuk dokumen informasi perencanaan, data yang terkumpul nantinya tidak hanya digunakan oleh Kemendagri, tapi juga sejumlah kementerian/lembaga lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sudah ada 8 kementerian/lembaga yang berkolaborasi dengan Kemendagri untuk menggunakan SIPD. Bahkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mendorong untuk menyatukan berbagai aplikasi perencanaan karena dapat (diterapkan secara) transparan dan bisa dilacak,” tandas Sugeng.
Halaman : 1 2