Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menyatakan, praktik tertutup, rahasia, dan diam-diam dalam pembahasan undang-undang yang telah menjadi masalah bagi demokrasi, menunjukkan penurunan nilai demokrasi di Indonesia.
Koalisi Serius juga mencatat bahwa pasal-pasal kontroversial dalam UU ITE masih digunakan untuk menekan suara-suara kritis. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat adanya 89 kasus kriminalisasi dengan menggunakan pasal-pasal yang dipertanyakan dalam UU ITE, antara Januari hingga Oktober 2023. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah menjelang Pemilu 2024.
“Harapan masyarakat sipil terhadap revisi kedua ini adalah perbaikan substansial pada pasal-pasal yang kontroversial, sehingga revisi harus menyeluruh dan memberikan keadilan bagi masyarakat,” papar Nenden Sekar Arum, Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyoroti bahwa revisi kedua UU ITE memberikan wewenang besar kepada pemerintah untuk memutus akses terhadap informasi. Melalui tambahan kewenangan pemutusan akses dan moderasi konten, pemerintah bisa dengan mudah membatasi informasi yang dianggap berpotensi membahayakan.
Dalam kondisi ini, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Revisi UU ITE mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk menunda pengesahan RUU ITE Perubahan Kedua hingga seluruh pasal bermasalah dibahas secara mendalam tanpa mengorbankan hak asasi manusia.
Mereka juga menyerukan transparansi dalam dokumen revisi kedua UU ITE agar masyarakat dapat berkontribusi sebelum disahkan pada pembahasan tingkat II. Menolak praktik tertutup yang telah merugikan publik sebelumnya, koalisi ini mendesak agar partisipasi publik menjadi bagian utama dari revisi UU ITE.
Daftar Organisasi dalam Koalisi Serius:
- Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- Amnesty International Indonesia
- Greenpeace Indonesia
- Indonesia Corruption Watch (ICW)
- Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
- Imparsial
- Koalisi Perempuan Indonesia
- Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) Makassar
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
- LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jakarta
- LBH Jakarta
- LBH Masyarakat
- LBH Pers Jakarta
- Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)
- Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM)
- Lintas Feminist Jakarta (Jakarta Feminist)
- Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE)
- Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia (PBHI)
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
- Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI)
- Remotivi
- Rumah Cemara
- Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
- Yayasan LBH Indonesia (YLBHI)
- Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)
- Yayasan Perlindungan Insani (Protection International)
Penulis : Marcel Gual
Editor : Alex K
Halaman : 1 2
