Di sisi lain, lanjut Krisdayanti, kegiatan menyerap aspirasi masyarakat di dapil telah dianggarkan oleh negara. Ini tidak saja berlaku bagi anggota DPR RI, tapi juga untuk anggota DPRD Provinsi, maupun DPRD Kota/Kabupaten.
Ia melanjutkan, penggunaan anggaran negara tersebut berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas.
“Sehingga wajib dilaporkan ke Sekretariat Dewan di masing-masing tingkatan, dan dalam hal DPR RI, diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Cuplikan video tentang besaran gaji hingga dana reses anggota DPR tersebut juga direspons politikus Partai Gelora Fahri Hamzah via akun Twitternya. “Pantesan..” cuitnya dengan tagar OposisiLetoy.
Halaman
