Tajukflores.com – Dalam upaya menangani kesenjangan digital yang masih terjadi di sejumlah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang teknologi (Govtech) didorong untuk aktif membantu pemerintah daerah. Peran BUMN Govtech ini diharapkan mampu mempercepat pengembangan dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Program SPBE telah menjadi fokus utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah lahirnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang mengatur penyelenggaraan SPBE.

Baca Juga:UMKM Diharap Naik Kelas Lewat Bazar ‘Pesona Timur Indonesia’ di Labuan Bajo

Meskipun demikian, hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 50% pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia masih belum mengoptimalkan implementasi SPBE.

Perwakilan dari Kantor Hukum Almahyra Alamsyah dan Siber Sehat Indonesia menyatakan bahwa salah satu faktor utama yang menghambat keberhasilan implementasi SPBE adalah kesenjangan digital, baik dari segi infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini menjadi topik utama dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh kantor tersebut.

Baca Juga:Soroti Kualitas Proyek Irigasi Wae Lambos di Golo Mori, DPRD Mabar: Pengerjaan Lompat-lompat dan Banyak Masalah!

Menurut beberapa narasumber dalam FGD tersebut, seperti Managing Director Almahyra Alamsyah, Fariz Risvano, serta perwakilan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), kerjasama antara pemerintah daerah dengan BUMN Govtech menjadi penting untuk mengatasi permasalahan infrastruktur siber di daerah.

Contoh sukses dari Kabupaten Sumedang dan Banyuwangi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SPBE tidak hanya bergantung pada kesadaran pemimpin daerah tetapi juga pada kerjasama dengan pihak BUMN Govtech dalam membangun infrastruktur siber yang efisien.