Kurikulum Merdeka juga memunculkan permasalahan terkait jenjang karir, di mana jam mata pelajaran muatan lokal (Mulok) tidak diakui dalam sistem dapodik meskipun guru tersebut berbasis bahasa Jerman.
“Ngajarnya bahasa Jerman tapi dalam mata pelajaran itu namanya mulok,” ungkapnya.
Yuve mengatakan, guru-guru bahasa Jerman juga menghadapi kendala dalam mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang membutuhkan 24 jam pengajaran per minggu sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Standar yang utama yang dilihat adalah seleksi jam ngajarnya harus 24 jam, paling tidak diakui secara Dapodik. Untuk seleksi PPG juga lihat jam mengajar,” katanya.
Yuve mengatakan, sejak hadirnya Kurikulum Merdeka, guru yang hendak mengikuti PPG mengalami berbagai kendala. “Teman-teman mengalami ketakutan, kami ini ke mana, mau naik pendidikannya ikuti PPG tidak bisa,” ungkap dia.
Ia menceritakan, sebelum Kurikulum Merdeka muncul, para guru bahasa Jerman bisa mengajar. Sebab, hal tersebut berdasarkan lintas minat siswa dan diakui secara Dapodik.
“Makanya tadi pertanyaan saya pendidikan ini belum memerdekakan. Untuk anak-anak ya ia, tapi untuk kami guru, untuk guru bahasa Jerman tidak ada,” katanya.
Yuve menambahkan bahwa pemerintah NTT sudah bekerja sama dengan salah satu yayasan di Jerman untuk mengirimkan 3.000 siswa SMA/SMK untuk magang bahasa Jerman di Jerman. Namun, kata dia, hal tersebut sangat tidak berbanding lurus dengan jaminan pemerintah terhadap kemerdekaan profesi seorang guru bahasa Jerman.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengatakan, keresahan guru Bahasa Jerman di Manggarai Barat merupakan bukti konkret bahwa Kurikulum Merdeka, yang seharusnya menjadi langkah maju, ternyata pada praktiknya dapat dianggap sebagai bentuk penindasan baru.
Ubaid menyatakan bahwa ada banyak guru yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas mengajarnya akibat dari kurikulum tersebut. Tidak hanya itu, hak-hak mereka sebagai pendidik juga sering kali tidak terpenuhi karena aturan dan kendala yang ada dalam Kurikulum Merdeka ini.
“Ini bentuk nyata bahwa Kurikulum Merdeka itu pada praktiknya ternyata malah menjajah. Ada banyak guru yang tidak bisa mengajar dan hak-hak nya tidak terpenuhi gara-gara kurikulum ini,” kata Ubaid saat dihubungi Tajukflores.com pada Sabtu sore, 25 November 2023.
Oleh karena itu, Ubaid menyarankan agar kurikulum saat ini memerlukan peninjauan ulang karena menghadapi banyak masalah yang terjadi di lapangan.
“Untuk pengajar bahasa Jerman harus diberikan hak-haknya dan juga diberikan ruang untuk bisa melakukan proses pembelajaran,” kata Ubaid.
