Tajukflores.com – Kurikulum Merdeka, yang diperkenalkan sebagai langkah maju dalam dunia pendidikan Indonesia, menghadirkan tantangan serius bagi para guru yang mengajar bahasa Jerman. Hal itu setidaknya dialami oleh guru SMA di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Jerman Kabupaten Manggarai Barat, Pius Pesau, pengajaran bahasa Jerman hanya dimulai ketika siswa telah memasuki kelas XI, dan bahkan itu pun bukanlah mata pelajaran yang wajib.
Pius mengungkapkan kegelisahan para guru, seolah-olah bahasa Jerman dianggap sebelah mata dalam kurikulum saat ini.
“Di kurikulum kita (Merdeka), pada kelas X, bahasa Jerman sudah tidak ada,” kata Pius di sela-sela acara gebyar bahasa Jerman yang menghadirkan pelajar dari sejumlah SMA di Manggarai Barat dengan tema “Peran Bahasa Jerman dalam Perkembangan Pariwisata NTT” di Labuan Bajo pada Jumat, 24 November 2023 kemarin.
Ia menjelaskan bahwa bahasa Jerman hanya terdaftar di Kurikulum Merdeka pada kelas XI dan itu pun hanya sebagai mata pelajaran pilihan.
“Artinya diajarkan jika ada siswa yang memilih, namun jika tidak ada yang memilih maka tidak diajarkan,” tambahnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan dalam seleksi dan perekrutan CPNS dan PPPK bagi para pengajar bahasa Jerman. Menurutnya, bahasa Jerman jauh lebih sulit dari bahasa Inggris, namun seleksi dan kesempatan bagi guru bahasa Jerman sangat terbatas.
“Pengangkatan atau formasi yang dibuka untuk bahasa Jerman baik dulu waktu masih PNS namanya atau apalagi sekarang ketika namanya menjadi PPPK, seperti itu. Bahasa Jerman itu jauh lebih sulitnya daripada bahasa Inggris,” ungkap Pius yang saat ini mengajar di SMAN 1 Boleng, Manggarai Barat.
Hal senada disampaikan guru PNS seperti Yuventia D. Gratia dari SMAN 2 Komodo. Menurut dia, di tahun 2021 hanya dua guru bahasa Jerman di Kabupaten Manggarai Barat yang berhasil masuk PPPK. Dan pada tahun 2023, formasi PPPK sangat terbatas untuk guru bahasa Jerman di NTT.
Sementara, kata dia, rasio perkembangan guru-guru bahasa Jerman itu lebih banyak di NTT ketimbang daerah-daerah lain di Indonesia.
“Makanya kita punya olimpiade ini buatnya beberapa regio. Jadi, di NTT itu ada empat regio, Kupang, Maumere, Sumba dan Labuan Bajo. Jadi, hampir sebagian besar SMA, SMK di NTT itu diajarkan bahasa Jerman dan mayoritas yang ajar disitu adalah hanya komite. Bisa dihitung sudah PNS dan berapa yang sudah P3K,” ujar Yuve.
Kurikulum Merdeka: Merdeka untuk Siswa tapi Guru Belum
Yuve yang juga seorang guru bahasa Jerman ini mengemukakan bahwa bahasa Jerman sangat penting dalam pengembangan industri pariwisata saat ini, namun kini keberadaannya di ujung tanduk. Menurutnya, guru yang fokus mengajar bahasa Jerman di Manggarai Barat masih sangat sedikit, yakni kurang dari 10 orang.
“Makanya tadi pertanyaan saya apa memang ini sudah tidak penting lagi bahasa Jerman ini. PPPK-nya cuman satu selebihnya guru komite yang nasibnya oleh fakta kurikulum tadi itu begini-begini juga,” jelasnya.
Kurikulum Merdeka juga memunculkan permasalahan terkait jenjang karir, di mana jam mata pelajaran muatan lokal (Mulok) tidak diakui dalam sistem dapodik meskipun guru tersebut berbasis bahasa Jerman.
“Ngajarnya bahasa Jerman tapi dalam mata pelajaran itu namanya mulok,” ungkapnya.
Yuve mengatakan, guru-guru bahasa Jerman juga menghadapi kendala dalam mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang membutuhkan 24 jam pengajaran per minggu sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Standar yang utama yang dilihat adalah seleksi jam ngajarnya harus 24 jam, paling tidak diakui secara Dapodik. Untuk seleksi PPG juga lihat jam mengajar,” katanya.
Yuve mengatakan, sejak hadirnya Kurikulum Merdeka, guru yang hendak mengikuti PPG mengalami berbagai kendala. “Teman-teman mengalami ketakutan, kami ini ke mana, mau naik pendidikannya ikuti PPG tidak bisa,” ungkap dia.
Ia menceritakan, sebelum Kurikulum Merdeka muncul, para guru bahasa Jerman bisa mengajar. Sebab, hal tersebut berdasarkan lintas minat siswa dan diakui secara Dapodik.
“Makanya tadi pertanyaan saya pendidikan ini belum memerdekakan. Untuk anak-anak ya ia, tapi untuk kami guru, untuk guru bahasa Jerman tidak ada,” katanya.
Yuve menambahkan bahwa pemerintah NTT sudah bekerja sama dengan salah satu yayasan di Jerman untuk mengirimkan 3.000 siswa SMA/SMK untuk magang bahasa Jerman di Jerman. Namun, kata dia, hal tersebut sangat tidak berbanding lurus dengan jaminan pemerintah terhadap kemerdekaan profesi seorang guru bahasa Jerman.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengatakan, keresahan guru Bahasa Jerman di Manggarai Barat merupakan bukti konkret bahwa Kurikulum Merdeka, yang seharusnya menjadi langkah maju, ternyata pada praktiknya dapat dianggap sebagai bentuk penindasan baru.
Ubaid menyatakan bahwa ada banyak guru yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas mengajarnya akibat dari kurikulum tersebut. Tidak hanya itu, hak-hak mereka sebagai pendidik juga sering kali tidak terpenuhi karena aturan dan kendala yang ada dalam Kurikulum Merdeka ini.
“Ini bentuk nyata bahwa Kurikulum Merdeka itu pada praktiknya ternyata malah menjajah. Ada banyak guru yang tidak bisa mengajar dan hak-hak nya tidak terpenuhi gara-gara kurikulum ini,” kata Ubaid saat dihubungi Tajukflores.com pada Sabtu sore, 25 November 2023.
Oleh karena itu, Ubaid menyarankan agar kurikulum saat ini memerlukan peninjauan ulang karena menghadapi banyak masalah yang terjadi di lapangan.
“Untuk pengajar bahasa Jerman harus diberikan hak-haknya dan juga diberikan ruang untuk bisa melakukan proses pembelajaran,” kata Ubaid.
