Oleh sebab itu, Mekeng meminta Menkeu Sri Mulyani membenahi sistem perpajakan dengan sistem digitalisasi. ” Ini yang sebetulnya harus diselesaikan Bu Menteri. Kita masih menggunakan man to man. Orang ketemu orang. Ini penyakitnya. Kalau fiskus ketemu dengan wajib pajak, pasti akan terjadi negosiasi,” katanya.

Menurut Mekeng, model saat ini membuat para fiskus rentan bermain, apalagi jika berhadapan dengan WP yang memiliki masalah pajak.

Baca Juga:  Seminari Tinggi St. Mikhael Kupang Gelar Pameran Seni Khas Etnik

“Apalagi kalau wajib pajaknya memang dia tahu dia punya kesalahan. Ketemu fiskus yang mentalnya babak belur, ya terjadi transaksi. Itu tidak bisa dihindari dan terjadi kapan saja. Besok kita selesai, besok, minggu depan ada lagi. Karena Ibu (Menkeu) membawahi empat ribu pegawai pajak itu. Hanya sistem yang bisa menghentikan ini semua. Sistemnya apa, ya digitalisasi,” kata Mekeng.

Mekeng mengatakan, pembuatan sistem digitalisasi sebetulnya mudah dilakukan. Persoalannya adalah apakah Kemenkeu mau melakukannya atau tidak.

Baca Juga:  Kemenparekraf Gelar FGD di Labuan Bajo, Upaya Kolaborasi Atasi Krisis Kepariwisataan

“Kalau kita tidak bisa buat sendiri ya minta dari luar negeri suruh buatin sistemnya. Murah kok buat sistem-sistem kayak gitu. Yang penting wajib pajak-nya tidak lagi dengan si fiskus. Itu kalau nanti gak jadi menteri, Bu, kalau sistemnya masih begini pasti muncul lagi. Gayus (Gayus Tambunan) begitu meledak dan sekarang RAT dan masih banyak menurut saya yang model-model RAT,” tandasnya.