Menkopolhukam Mahfud MD meminta partai politik pendukung Anies Baswedan memperkuat Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Pernyataan itu disampaikan Mahfud menyusul isu penjegalan terhadap Anies Baswedan menjelang Pilpres 2024.
“Ndak ada menjegal, malah saya katakan kepada dia (Anies), kamu harus usahakan agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak. Agar Anies dapat tiket, agar tidak dijegal oleh internalnya sendiri,” kata Mahfud saat peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende, NTT, Kamis (1/6).
Kabar penjegalan sendiri berhembus ketika Jokowi secara blak-blakan akan cawe-cawe pada Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media di Istana Negara pada Senin (29/5).
Mahfud memastikan tidak ada upaya penjegalan dari pemerintah Anies. Justru, kata dia, apa yang dilakukan pemerintah saat ini demi memastikan pemilu yang jujur, adil dan damai. Di sisi lain, ia memastikan pemerintah akan melindungi semua hak-hak, termasuk Anies pada pesta demokrasi lima tahun yang dihelat tahun depan itu.
“Kalau pemerintah, ndak. Kita lindungi hak-hak,” tutur Mahfud.
Mahfud memaknai pernyataan Jokowi sebagai bagian dari isu politik. Tujuannya, memmantik sukarelawan dan simpatisan Anies muncul ke ruang publik.
“Itu bagian dari perlombaan dan kontestasi politik. Biar pendukungnya muncul,” pungkas Mahfud.
Anies sebelumnya mengaku mendengar kekhawatiran ihwal isu kriminalisasi yang dialami para caleg hingga potensi kecurangan pemilu. Menurutnya, hal itu imbas dari cawe-cawe karena ketidaknetralan Jokowi.
Mantan Mendikbud itu berharap kekhawatiran ihwal isu kriminalisasi itu tidak benar adanya, sehingga pemilu tetap berjalan baik. Ia mengatakan setiap partai politik punya hak yang sama untuk mencalonkan kadernya untuk maju sebagai bacaleg hingga bacapres di Pemilu 2024.
