Jakarta – Organisasi relawan Projo Ganjar, di bawah pimpinan  mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap maraknya dugaan pelanggaran dalam kontestasi Pemilu 2024, khususnya dalam Pilpres dan mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menggelar pemilu ulang.

Meskipun berbagai lembaga survei telah menyajikan perhitungan cepat yang sementara mengunggulkan pasangan Nomor Urut 02, Prabowo-Gibran, dengan persentase sekitar 56 persen, Projo Ganjar tetap mempertahankan tuntutannya untuk menggelar pemilu ulang demi memastikan integritas dan keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia.

Ketua Umum Projo Ganjar, Haposan Situmorang, menyoroti sejumlah indikasi pelanggaran yang dianggap merusak alam demokrasi yang telah dipertahankan oleh warga sipil sejak masa Reformasi.

Menurut Haposan, kecurangan seperti pemungutan suara terlebih dahulu pada lembaran suara, intimidasi oleh aparat tertentu, dan penghalangan partisipasi dalam pemilu, telah merusak integritas proses demokrasi.

“Hal ini dapat kita lihat sebagaimana yang disajikan atau disampaikan oleh orang perorang pada medsos, yakni seperti lembaran suara telah dicoblos terlebih dahulu, intimidasi oleh oknum-oknum aparat serta menghalang-halangi mengikuti pemilu,” kata Haposan dalam keterangan resmi, Kamis (15/2).

Haposan menilai, tindakan seperti itu telah merusak alam demokrasi yang warga sipil perjuangkan di masa Reformasi.

Dia menegaskan bahwa mereka telah memperingatkan sebelumnya bahwa kecurangan semacam itu akan terjadi secara terstruktur, masif, dan terencana, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga dugaan penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan politik tertentu.