“Yang putusan MK dimaksud oleh MKMK memutuskan telah terjadi pelanggaran etika barat sedemikian juga dengan putusan DKPP yang menyatakan ketua KPU telah melakukan pelangkaran etika. Namun semua itu terabaikan oleh penguasa saat ini,” ujar Haposan.
Dia menambahkan, tindakan penguasa yang menggelontorkan bansos menjelang pemungutan suara, pengerahan kepala desa untuk mendukung paslon tertentu, serta upaya penegak hukum mengintimidasi para kepala desa dengan dugaan penyalahgunaan dana desa juga bentuk pelanggaran yang menguntungkan paslon tertentu.
Haposan menyampaikan, telah berkoordinasi dengan TPN Ganjar-Mahfud khususnya mengenai bukti-bukti kecurang pilpres yang tidak terbantahkan, agar dilakukan pengumpulan bukti yang selanjutnya dilakukan upaya hukum untuk memulihkan keadaan demokrasi di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini diupayakan dengan membentuk tim hukum yang kuat dan punya pengetahuan dan yang piawai menyajikan dalil-dalil pelanggaran serta bukti-bukti yang tidak terbantahkan atas dugaan pelanggaran pemilu.
“Atas dasar data data dugaan kecurangan dimaksud, Relawan Projo Ganjar meminta KPU sebagaimpelaksana pemilu untuk berlaku jujur yakni dengan atas kesadaran sendiri untuk membatalkan hasil pemilihan Presiden tanggal 14 Februari dan serta melakukan pemilihan ulang khusus pemilihan presiden dan wakil presiden, agar marwah demokrasi di Indonesia tidak ternodai oleh nafsu,” jelas Haposan.
Lebih lanjut, dia mengimbau pemerintah mendorong KPU untuk melakukan pelaksanaan pemilu ulang. Seperti diketahui, pelaksanaan Pemilu Serentak (Presiden, DPD dan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten dan kota) telah terlaksana hari Rabu tanggal 14 February 2024.
Berbagai lembaga survei telah menyajikan perhitungan cepat yang sementara mengunggulkan paslon Nomor Urut 02 Prabowo -Gibran sekitar 56 persen. Adapun paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud, pada urutan ketiga dengam perolehan suara sekitar 17 persen.
Penulis : Rayen Putra Perdana
Editor : DM
Halaman : 1 2
