Tajukflores.com – Hubungan dua partai politik, PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat mulai membaik, setelah sekian tahun merenggang. Hubungan yang tampak mesra diperlihatkan kedua parpol itu di publik dengan saling melempar sanjungan ihwal bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.
Itu bermula dari PDIP yang menyebut nama Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk dalam bursa cawapres Ganjar Pranowo.
Hubungan Demokrat dan PDIP merenggang pada 2004 silam. Oleh karena itu, rencana pertemuan Puan dan AHY juga dapat dimakani sebagai ajang Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk reunian dan rekonsiliasi. Mengingat, relasi kedua tokoh itu selama ini kurang baik.
Namun, mereka sempat akrab. Kala itu, Megawati dan SBY sama-sama berada dalam Kabinet Gotong Royong di mana Megawati menjadi pimpinannya. Kemudian, SBY sebagai Menteri Koordiantor Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Setelah Pemilu Presiden 2004, hubungan kedua sosok itu terlihat renggang.
Saat itu, SBY tak menuntaskan jabatannya sebagai Menko Polkam hingga akhir masa kerja Kabinet Gotong Royong. SBY lantas memilih mundur pada 11 Maret 2004, sekitar dua bulan sebelum pendaftaran peserta Pilpres.
Empat bulan setelahnya, SBY maju dalam kontestasi Pilpres 2004 sebagai calon presiden (capres) berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Singkat cerita, pasangan SBY-JK berhasil mengalahkan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi pada putaran kedua. SBY-JK meraup 69.266.350 atau 60,62 persen suara. Sementara, Megawati-Hasyim Muzadi mengantongi 44.990.704 suara atau 39,38 persen.
Alasan AHY Masuk Bursa Cawapres Ganjar
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjelaskan alasan mengapa nama AHY masuk dalam bursa cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hasto mengklaim nama AHY disebut dalam rangka merangkul Partai Demokrat di Pilpres 2024 mendatang.
“Ya, ketika nama itu muncul Mas AHY disampaikan Mbak Puan, spirit yang ada, kan, spirit dalam merangkul seluruh elemen politik,” kata Hasto di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Hasto mengatakan Puan mendapat masukan dari orang sekitarnya terkait nama AHY. Hasto mengakui saat ini posisi AHY bersama Demokrat berbeda dengan PDIP menyambut Pilpres 2024. Namun, ruang dialog harus dibuka dalam perpolitikan.
AHY sendiri menyambut baik namanya disebut PDIP dalam bursa cawapres gubernur Jawa Tengah itu. AHY menilai hal itu memberi kode bahwa dirinya memang patut diperhitungkan dan bisa berpasangan dengan siapa pun.
“AHY bisa diperhitungkan dan bisa berpasangan dengan sia pun, termasuk yang terakhir dengan Ibu Puan Maharani,” kata AHY di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (7/6).
AHY menyebut demokrasi adalah ruang yang bebas, luas untuk hadirnya gagasan-gagasan. AHY mengaku selalu rasional apapun yang disimulasikan oleh para entitas politik hari ini. Di sisi lain, lanjut dia, Demokrat terus membangun komunikasi dengan siapa pun termasuk partai-partai politik manapun.
Ia mengatakan politik Indonesia harus cair, bukan politik saling membelah satu sama lain. Ia mencontohkan Amerika Serikat yang hanya menganut sistem dua partai.
Koalisi Perubahan atau Persatuan (KPP) lewat tim delapannya pun membalas menyanjung. Mereka menyebut Ketua DPP Puan Maharani pernah masuk dalam daftar bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun, nama Puan kini telah terhapus dalam daftar bakal cawapres pendamping Anies.
Hubungan PDIP dan Demokrat pun makin membaik. Hal itu terbukti Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto bertemu Sekjen Demokrat Teuku Riefky di kawasan Blok M, Jakarta Selatan pada Minggu (11/6). Pertemuan keduanya membahas tawaran kerja sama politik pada Pilpres 2024 mendatang.
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membenarkan pertemuan kedua tokoh itu.
“Pertemuan berjalan hangat sambil menikmati makanan khas Ayam Goreng Rumah Akan Berkah di kawasan Blok M, Jakarta Selatan,” kata Herzaky saat dihubungi, Minggu malam, dikutip dari Tirto.
Herzaky mengamini Hasto menawarkan kerja sama politik dalam pertemuan itu. Naumn, Herzaky enggan membicarakan lebih jauh perihal tawaran kerja sama politik itu.
“Pertemuan tadi mengenai ajakan Mas Hasto untuk bekerja sama. Lebih tepatnya nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Mba Puan dan Mas AHY [soal kerja sama politik],” ucap Herzaky.
Masa Depan Koalisi Pengusung Anies Baswedan
Manuver PDIP terhadap Demokrat itu justru membuat Nasdem dan PKS ketar-ketir. Pasalnya, tanpa Demokrat, PKS dan Nasdem tak mungkin memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau president Threshold sekitar 20 persen. Koalisi Perubahan untuk Persatuan pun berpotensi bubar. Anies Baswedan yang diusung koalisi itu menjadi bakal capres berpotensi batal.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga memprediksi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang merupakan kerja sama Nasdem, Demokrat, dan PKS berpeluang bubar. Kans bubar itu akan terjadi bila Partai Demokrat menarik diri dari koalisi itu.
“Kalau hal itu terjadi, maka Anies Baswesan berpeluang gagal maju menjadi capres pada Pilpres 2024,” kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya kepada Tajukflores.com, Senin (12/6).
Jamiluddin mengungkap dua hal menjadi penyebab KPP berpotensi bubar. Pertama, jelas dia, bila Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketum Demokrat Agus Harimurti (AHY) jadi bertemu. Apalagi, pertemuan kedua tokoh itu menghasilkan kesepakatan politik yang menguntungkan PDIP dan Demokrat.
“Bisa saja pertemuan Puan-AHY membuka ruang berkoalisi pada Pilpres 2024. PDIP misalnya menawarkan cawapres bagi AHY,” kata Jamiluddin.
Dia mengatakan peluang itu bisa terjadi karena PDIP berkepentingan untuk membendung laju elektabilitas Prabowo Subianto. Ganjar diperkirakan tak mampu membendung Prabowo.
“[Penyebab kedua] Bila Nasdem, Demokrat, dan PKS tetap tidak sepakat pendamping Anies Baswedan. Sebab, sampai saat ini tiga partai ini tampaknya tetap berharap pendamping Anies dari partainya,” tukas dia.
Menurutnya, Nasdem menginginkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa sebagai pendamping Anies. Sementara Demokrat mencalonkan Ketua Umumnya AHY.
“Sementara PKS ingin menjadikan kadernya Aher [Ahmad Heryawan] sebagai cawapres,” ucapnya.
Ia mengatakan hal itu terjadi karena perolehan kursi tiga partai itu pada Pileg 2019 relatif seimbang. Tiga partai tersebut merasa sama-sama punya hak untuk menjadikan kandidatnya sebagai pendamping Anies.
Padahal, lanjut dia, realitas kekuatan tiga partai itu belakangan ini mulai berubah. Hal itu dapat dilihat dari elektabilitas ketiga partai tersebut yang dirilis lembaga survei yang kredibel. Elektabilitas Partai Demokrat lebih tinggi daripada Nasdem dan PKS.
Hal yang sama, kata dia, juga terlihat dari elektabilitas AHY, Khofifah, dan Aher. Elektabilitas AHY lebih tinggi ketimbang Khofifah dan Aher.
“Jadi, dilihat dari sisi itu, masuk akal kalau Demokrat menginginkan AHY menjadi pendamping Anies. Logika politik tentu membenarkan hal itu,” kata Jamiluddin.
Oleh karena itu, menurutnya, kalau Nasdem dan PKS tetap tidak mau melihat realitas itu, tentu wajar saja kalau Demokrat mengevaluasi keberadaannya di KPP. Bahkan peluang menarik diri dari KPP sangat terbuka.
Pasalya, peluang itu sangat terbuka karena ada tawaran dari PDIP untuk saling membuka diri. Godaan PDIP bisa diterima Demokrat bila Nasdem dan PKS tetap pada pendiriannya.
“Jadi, bubar tidaknya KPP bolanya ada di Nasdem dan PKS. Kalau dua partai ini realistis dan mau menerima AHY menjadi cawapresnya Anies, maka KPP akan eksis dan berpeluang menang pada Pilpres 2024. Sebaliknya, KPP akan bubar, dan Anies akan gagal menjadi capares,” pungkas Jamiluddin.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan Koalisi Perubahan akan bubar jika Demokrat melakukan kerja sama politik dengan PDIP. Di sisi lain, kata dia, tergantung siapa cawapres Anies Baswedan.
“Kalau cawapresnya itu adalah AHY, maka koalisi perubahan akan solid. Tetapi kalau AHY bukan cawapres Anies kelihatannya Demokrat akan goyang, akan bermain ke sana-sini untuk mencari bergaining agar AHY dijadikan cawapres,” kata Ujang saat dihubungi Tajukflores.com, Senin.
Ia memandang kemesraan Demokrat dan PDIP hanya sebatas kepentingan Saja. Ujang menyakini hubungan itu tidak sungguh-sungguh.
“Karena enggak mungkin juga diberi ruang untuk menjadi cawapres Ganjar. Karena kalau AHY diberi ruang untuk menjadi cawapres Ganjar sama saja memberi kekuasaan kepada lawan politik dan itu bisa berbahaya bagi PDIP ke depan,” ucap Ujang.
Ujang mengatakan ketika misalkan AHY menjadi cawapres Ganjar dan bisa menang, hal itu menjadi sebuah ancaman bagi PDIP ke depan.
“Karena AHY bisa maju sebagai capres di 2029. Jadi, tidak mungkin memberi ruang kepada AHY untuk menjadi cawapres hanya kemesraan yang pragmatis kepentingan sementara Saja. Tidak sungguh-sungguh berkoalisi,” kata Ujang.
Ia mengatakan kemesraan Demokrat dan PDIP itu hanya hubungan komunikasi menjelang pilpres saja. Sebab, lanjut dia, saat ini kepentingan partai masih bias.
“Nanti baru akan kelihatan mengerucut ketika kepentingannya sama. Kepentingan sama akan berkoalisi, berbeda akan menjadi lawan,” tutur Ujang.
Saat ini, kata Ujang, politik masih cair dan dinamis, sehingga semua parpol masih bisa bertemu satu sama lain, baik partai koalisi maupun oposisi.
“Demokrat dikasih ruang gak akan anteng, nyaman, tetapi cawapres tidak menjadi cawapres akan bergoyang-goyang sana sini paling tidak tetap di koalisi perubahan, tetapi tidak nyaman, bisa saja akan tidak bergerak untuk pemenangan Pilpres 2024 dan hanya untuk bergerak pilegnya saja,” pungkas Ujang Komarudin.
