Mengenal Apa Itu Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup di Pemilu, Kenapa Jadi Polemik?

“Dan begitu banyak penyelenggara pemilu berguguran karena terlalu capek akibat pemilu yang begitu kompleks. Itu nanti semua bisa dicegah,” katanya.

Politikus PAN Intan Fauzi menyatakan penerapan sistem proporsional terbuka di pemilihan legislatif (pileg) 2024 masih sangat relevan. Menurutnya, model proposional tertutup justru akan merugikan perempuan.

“Berkaca pada pemilu sistem proporsional tertutup, caleg perempuan seringkali ditempatkan di nomor urut buntut, setelah petahana legislator, pengurus harian partai, dan kalangan elit partai,” ujar Intan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/1).

Menurut Intan, sistem proporsional terbuka memenuhi prinsip demokrasi yang amat mendasar yakni pengakuan kedaulatan rakyat maupun prinsip persamaan di hadapan hukum. “Oleh karena itu masih sangat relevan diterapakan di Pemilu 2024,” kata Intan.

Intan menerangkan, dalam sistem proporsional terbuka, semua kader memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Menurut Intan, hal itu sangat tepat bagi caleg perempuan untuk ikut berkompetisi mendapatkan simpati di masyarakat.

Intan lantas menyinggung affirmative action pada UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 yang mewajibkan pengajuan daftar calon oleh partai politik pada setiap dapil harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan dengan penempatan minimal 1 perempuan dari 3 nama calon legislatif di pemilu terbuka.

“Sistem proporsional terbuka adalah solusi tepat untuk memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen, tanpa mencederai hak masyarakat untuk menentukan wakil-wakilnya di parlemen,” kata anggota Komisi IV DPR ini.

Argumen Daur Ulang

Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Johnny G Plate menilai argumen yang disampaikan PDIP mengenai mekanisme pemilu dengan sistem proposional tertutup hanya sekedar daur ulang.

Pangkalnya, kata dia, perbedatan mengenai sistem terbuka atau tertutup sudah selesai pada 2008 lalu ketika DPR melakukan kodifikasi Undang-Undang Pemilu.

“Secara politik saat itu kita semua sepakat untuk menggunkan sistem proposional terbuka. Argumen yang digunakan saat ini adalah argumen daur ulang, karena ini sudah disampaikan semua dulu,” kata Johnny dalam pemaparan hasil survei Indikator Politik Indonesia secara daring, Rabu (4/1).

Johnny menerangkan, saat dilakukan kodifikasi UU Pemilu, perdebatan mengenai sistem proposional terbuka atau tertutup sudah dibahas dengan segala argumentasinya. Puncaknya, kata dia, semua fraksi sepakat jika pemilu digelar dengan sistem proposional terbuka.

“Argumen itu sampai pada puncak sistem proposional terbuka, dengan harapan kewenangan dan hak-hak rakyat bisa digunakan, dan bisa mengetahui langsung wakil rakyatnya. Dan tidak bertentangan dengan konstitusi kita,” tutur Johnny.

Oleh sebab itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ini mengatakan, apabila argumen yang sama dijadikan dalil maka hal tersebut merupakan upaya perampasan hak konstitusional rakyat untuk memih wakilnya secara langsung.

“Satu hal yang Nasdem ingatkan, hak kedaulatan yang kita berikan secara luas kepada konstituen, jangan dirampas kembali,” kata dia.

Halaman : 1 2